Madiun

Pemerintah Gulirkan Lagi Bantuan Subsidi Upah Pekerja

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja terdampak PPKM bakal kembali digulirkan pemerintah. Hanya saja, penerima manfaat BSU berbeda dengan sebelumnya. Termasuk di antaranya besaran bantuan yang diterima.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun Honggy Dwinanda Hariawan mengungkapkan bahwa BSU saat ini dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah pusat. Itu sebagai acuan pendataan hingga validasi. ‘’Kami sifatnya menunggu,’’ kata Honggy, Senin (27/7).

Di regulasi tersebut akan diatur seluruh teknis BSU untuk pekerja. Termasuk besaran serta syarat penerima. Pihaknya siap mendukung kebijakan BSU untuk meringankan pekerja terdampak sebagai mitra penyedia data. ‘’Kami persiapkan data yang diperlukan untuk mendukung BSU,’’ ujarnya.

Setelah regulasi dari pusat terbit, pihaknya segera melangkah. Dimulai pendataan ulang dengan acuan data yang ada. Sebagai tahapan verifikasi untuk memastikan nomor rekening masih aktif. Kemudian, mendata buku rekening sesuai nama peserta aktif. ‘’Jadi, tidak bisa rekening atas nama orang lain. Kami pastikan kembali rekening yang tercatat di kami,’’ tuturnya.

Setelah validasi, kewenangan ada di Kemenaker. Pemerintah pusat yang akan menentukan penerima BSU. Diperkirakan skema pencairan bantuan serupa dengan sebelumnya. Yakni, ditransfer ke nomor rekening penerima yang tervalidasi. ‘’Jadi, perusahaan harus melaporkan mutasi keluar-masuk pekerja. Sehingga, data itu melalui SIPP langsung ditarik pusat. Terkait proses validasi, kami tunggu regulasi dulu,’’ jelasnya.

Honggy mengimbau perusahaan yang tergabung dalam kepesertaan aktif untuk tertib melapor. Total perusahaan peserta aktif di wilayah kerjanya 3.366 unit. Sementara total pekerja sebagai peserta aktif mencapai 48.919 jiwa. ‘’Terkait BSU, kami masih tunggu. Kami mendukung penuh kebijakan tersebut agar ekonomi dapat pulih kembali,’’ tegasnya. (kid/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button