Madiun

Pembebasan Lahan Lama, Menunggu Realisasi Ring Road Timur

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kondisi lalu lintas di Kota Madiun yang semakin padat membuat pemkot harus segera mengambil langkah progresif. Wacana untuk membangun ring road di kawasan timur mulai digencarkan lagi. Dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR) telah menunjuk pihak ketiga sebagai konsultan untuk melaksanakan feasibility study atau studi kelayakan.

Kepala DPUTR Kota Madiun Suwarno mengatakan, feasibility study (FS) itu sampai sekarang masih disempurnakan. Proses tersebut diperkirakan tidak membutuhkan waktu lama. Sebab, target penyelesaiannya pada trisemester kedua tahun ini. ’’Itu berarti sebelum akhir tahun ini sudah ada hasil FS,’’ ujar Suwarno.

Menurut Suwarno, wilayah timur Kota Madiun memang membutuhkan peningkatan infrastruktur anyar. Namun, DPUTR tidak bisa serta merta melakukan tahapan pembangunan seperti pembebasan lahan sebelum FS klir. Sebab, pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat nanti berdasar pada hasil FS tersebut.

Misalnya, soal penentuan lokasi (penlok) atau letak pembangunan jalan. Selain itu, apakah jalan ring road timur tersebut perlu dibangun dari awal atau cukup memanfaatkan beberapa proyek rintisan yang sudah ada untuk meminimalkan besaran anggaran pembebasan lahan. ’’Semua nanti bisa diketahui dari FS,’’ kata mantan kepala pelaksana BPBD itu.

Sebelumnya, Suwarno mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan BBPJN VIII Surabaya terkait langkah apa saja yang mesti dilakukan pemkot supaya proyek tersebut cepat terealisasi. Karena dalam hal ini pemkot memang dituntut lebih proaktif.

Sehingga, dia memutuskan progres dari tahapan pembangunan bakal dilaporkan setiap bulan ke BBPJN. ‘’Setelah FS selesai, nanti selanjutnya penlok. Lalu, pembebasan tanah, pembuatan DED, serta penyusunan amdal. Kalau semuanya sudah dilalui baru pembangunan fisiknya dapat dimulai,’’ terang mantan sekretaris DPUTR tersebut.

Suwarno memperkirakan paling cepat pembangunan fisik jalan dapat dimulai pada 2022. Asalkan semua proses atau syarat ketentuan lainnya dapat selesai sesuai jadwal dan berjalan tanpa kendala. Misalnya soal pembebasan lahan yang biasanya membutuhkan waktu lama.

Karena itu, pihaknya berharap dukungan dari masyarakat untuk memuluskan pembangunan tersebut. Terlebih dampak dari pembangunan itu nantinya yang merasakan masyarakat. Seperti perekonomian meningkat dan kepadatan arus lalu lintas dapat diurai. ‘’Kalau di pembebasan tanah banyak problem sosial masyarakat, bisa jadi molor,’’ kata Suwarno.

Untuk mengurangi masalah sosial, pihaknya merencanakan agar sebisa mungkin lahan yang digunakan jauh dari permukiman warga. Misalnya dengan memanfaatkan tanah bengkok sawah dan aset pemkot lainnya. ‘’Untuk rutenya nanti kami survei agar menghindari rumah-rumah penduduk. Pembebasan lahan kami gunakan undang-undang untuk kepentingan umum,’’ jelasnya. (kid/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close