Ngawi

Pembatasan Jam Operasional PKL Berlanjut hingga Pasca Lebaran

NGAWI – Kebijakan pemkab membatasi jam operasional pedagang kaki lima (PKL) sepertinya bakal berlanjut. Jika rencana semula hanya diterapkan selama Ramadan ini, akhirnya diteruskan hingga pasca Lebaran.

Kebijakan tersebut diambil setelah sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar rapat di ruang sekretaris daerah (sekda) pada Kamis lalu (23/5). ‘’Intinya, hak pengguna jalan maupun PKL sama-sama bisa terpenuni,’’ kata Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto Senin (27/5).

Rapat seputar rencana penertiban PKL tersebut di antaranya diikuti satpol PP, dinas perdagangan perindustrian dan tenaga kerja (DPPTK), dinas lingkungan hidup, dinas koperasi dan usaha mikro, bappelitbang, bagian hukum, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTPS), dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), serta dinas perhubungan (dishub).

Menurut Sodiq, aturan pembatasan jam operasional PKL tersebut sudah memenuhi unsur win-win solution. Pasalnya, pedagang dilarang berjualan mulai pukul 06.00 hingga 16.00, sehingga hak pengguna trotoar tidak terganggu. Di sisi lain, para PKL tetap bisa berjualan setelah pukul 16.00. ‘’Jadi, bagaimana para pengguna trotoar itu tetap mendapatkan haknya, tapi secara ekonomi para PKL juga masih tetap bisa jalan,’’ paparnya.

Meski aturan pembatasan jam operasional PKL itu dinilai efektif, Sodiq mengakui bahwa ke depan tetap dibutuhkan upaya pemberdayaan. ‘’Diatur atau tidak diatur saya kira itu kewajiban pemerintah untuk melakukan pemberdayaan (PKL),’’ ungkap mantan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi tersebut.

Sodiq menyebut, pemkab berencana memproyeksikan lahan di utara Masjid Agung Baiturrachman Ngawi sebagai lokasi para PKL. Pun, kelak para pedagang di kawasan tersebut bakal dilakukan standarisasi, mulai kualitas makanan, harga, hingga faktor kebersihannya.

‘’Inginnya masyarakat yang datang ke situ juga tidak ragu lagi karena semua sudah terjamin termasuk kenyamannya,’’ ujarnya sembari menyebut di luar lahan seluas 2.679 meter persegi tersebut, sebagian PKL bisa memanfaatkan pekarangan warga yang memungkinkan untuk lokasi berjualan. ‘’Yang penting tidak di trotoar,’’ imbuhnya.

Ditanya wacana DPPTK menyulap kawasan Jalan Yos Sudarso menjadi Malioboro-nya Ngawi, Sodiq mengaku belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. ‘’Itu masih lama, kalau sekarang yang sudah dekat saja kaya penataan di kawasan stadion, GOR, dan lainnya dulu,’’ ujarnya.

Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Ngawi Arif Setiyono menambahkan, selain rencana memperpanjang aturan pembatasan jam operasional PKL, muncul opsi lain dalam rapat tersebut. Yakni, memetakan jalur-jalur yang boleh digunakan untuk berjualan dan yang dilarang. ‘’Tapi beolum ada kesepakatan. Kami akan mintakan pertimbangan dulu ke Pak Bupati,’’ ungkapnya.

Jika opsi kedua tersebut disetujui, kelak ada ruas jalan yang benar-benar steril PKL dan sebagian diperbolehkan untuk lokasi berjualan tanpa ada pembatasan jam operasional. Nah, untuk menghindari kecemburuan di kalangan pedagang, perlu dilakukan pengkajian mendalam. ‘’Kemungkinan minggu ini keputusannya (bupati) sudah keluar,’’ pungkasnya. (tif/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button