Bupati Menulis

Pemangkasan Eselon

SEJAK Presiden Jokowi menyampaikan pidato pelantikan sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2019 lalu, khusus untuk rencana pemangkasan jabatan eselon III dan IV terus bergulir. Sampai saat ini menjadi perbincangan, khususnya di lingkungan birokrasi. Tentu menurut hemat saya untuk pemangkasan eselon ini perlu keberanian yang luar biasa. Biasanya setiap orang enggan untuk mengambil risiko seperti ini. Apalagi mengambil keputusan yang sangat tidak populer. Umumnya orang akan cenderung ingin populer. Apalagi di era digital seperti sekarang ini.

Namun, tampaknya Presiden Jokowi tahu betul. Risiko yang akan diambil. Dan seringkali dikatakan di pelbagai kesempatan bahwa saat ini sudah tidak ada beban sama sekali. Seperti yang disampaikan pada suatu kesempatan, ”Sekarang (periode kedua) saya tidak ada beban lagi. Oleh sebab itu, kalau itu untuk kepentingan negara dan bangsa akan saya lakukan.” Waktunya untuk berbuat dan memberikan warisan perubahan di lingkup birokrasi.

Wacana untuk mengubah struktur atau penyederhanaan itu sebenarnya sudah lama. Setiap pejabat sudah tahu bahwa struktur birokrasi kita ini sudah terlalu gemuk. Bahkan dalam pendidikan kedinasan dulu, ketika masih zaman era Orde Baru juga sudah sering diwacanakan. Buku-buku juga banyak yang mengulas. Namun, belum ada yang berani bertindak riil. Memang namanya wacana mudah diucapkan, namun tampaknya sulit yang berani mengeksekusinya.

Malahan ketika saya masih bekerja di Jakarta dulu, menteri saya suatu saat pernah berkata demikian,”Betapa ruginya bangsa ini. Birokrasi terlalu gemuk. Pejabatnya demikian banyak. Coba bayangkan, seorang eselon III (setingkat kabag, kabid, kasubdin-kalau di daerah) perlu ruangan minimal tiga kali tiga meter. Kemudian perlu fasilitas mobil, bahan bakar. Kalau yang bersangkutan kompeten dan produktif tidak apa-apa. Namun, apabila yang bersangkutan tidak produktif betapa ruginya kita. Dan parahnya lagi kalau tidak produktif, yang bersangkutan ini bila ingin diberhentikan harus nunggu pensiun.”

Saya ketika mendengar keluhan menteri saya waktu itu juga membenarkannya. Kenyataannya masih banyak pejabat yang seperti itu. Pegawai tidak bekerja untuk mencapai prestasi atau hasil, namun yang dikejar adalah eselon. Karena kalau eselon naik identik dengan fasilitas akan naik juga. Oleh sebab itu, kemudian apa pun dilakukan, seperti pembaca lihat, kasus-kasus yang terjadi selama ini.

Selanjutnya beliau melanjutkan pertanyaan khusus kepada saya, ”Pak Prawoto, kenapa birokrasi itu ada perasaan enggan berprestasi atau berinovasi?” Mendapat pertanyaan seperti itu saya pun diam dan mencoba berpikir keras. Mengapa demikian? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut beliau sudah menjawab sendiri,” Begini menurut saya. Coba lihat budaya kerja di sektor privat seperti di perusahaan. Karyawan ada rasa memiliki. Kalau sampai tidak bekerja dengan baik (selain tentu sangsi tegas) perusahaan akan bangkrut dan yang bersangkutan akan kehilangan pekerjaan. Coba di birokrasi. Tidak berprestasi juga, organisasi tetap ada dan tidak pernah dibubarkan. Karyawan tidak berprestasi juga tidak apa-apa.”

Usai itu saya berdiskusi secara intens dengan beliau. Bagaimana mengubah budaya itu. Dan bagaimana kemudian menyederhanakan eselon. Namun, di birokrasi selalu ada aturan yang memayungi setiap pembuatan kebijakan. Termasuk bagaimana menyederhanakan struktur tersebut. Oleh sebab itu, karena sulit mengubah itulah, akhirnya dibuat kebijakan biarlah jabatan itu kosong sepanjang tidak ada orang yang kompeten duduk di situ. Toh kalau dibiarkan kosong, organisasi akan tetap jalan tidak terkendala sama sekali.

Apalagi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat. Di era digital ini pekerjaan banyak yang kemudian dapat dipermudah. Demikian juga komunikasi, kontrol, koordinasi, bisa dengan sangat mudah. Persoalan koordinasi dengan sangat mudah dapat dilakukan dengan membuat grup WhatsApp (WA) misalnya (paling sederhana). Apalagi misal diterapkan memakai e-office akan memudahkan kita bekerja. Bisa segala surat-menyurat tidak lagi terkendala jarak dan waktu. Demikian juga tanda tangannya.

Saya sering berkelakar dengan teman-teman, ”Mestinya dengan era teknologi ini menjadi sangat efisien. Dengan banyak mesin komputer, jaringan yang memungkinkan bekerja dengan cepat tidak memerlukan tenaga yang banyak. Heran saya, katanya pegawai selalu kurang dan komputer kok juga terus bertambah. Jangan-jangan pegawai dengan komputer banyak komputernya.”

Demikian juga tingkatan di birokrasi juga bisa dipangkas tidak seperti sekarang sangat hierarkis. Mulai dari eselon I sampai dengan eselon IV. Malahan ada yang sampai eselon V. Misal ada surat dari menteri disposisi melalui sekjen. Kemudian dari sekjen didisposisi ke kepala biro atau kepala pusat yang membidangi. Dari kepala biro/pusat turun ke kepala bagian. Turun lagi ke kasubagian. Baru terakhir kepada staf. Mestinya dengan perkembangan teknologi struktur organisasi ini menjadi flat atau datar. Tidak seperti sekarang ini. Bayangkan di pemda kabupaten/kota saat ini sekda merupakan jabatan yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada asisten, kemudian ada kepala bagian. Di bawah kepala bagian ada kepala subagian. Hierarkinya seperti itu.

Jangan heran, kalau ada surat-menyurat seperti menjawab surat balasan, yang membuat staf. Dari staf kemudian dilihat oleh kasubag. Kemudian setelah dari kasubag kemudian dibawa kepada kepala bagian. Dari kepala bagian ke asisten. Kemudian ke sekda baru ke bupati. Demikian juga sebaliknya. Itulah mekanisme yang terjadi sampai dengan saat ini. Betapa panjangnya. Kalau semua level yang dilewati betul-betul ikut mengoreksi dan membetulkan, bisa jadi baik. Yang jadi masalah kalau setiap level hanya numpang lewat, artinya paraf saja. Tentu ini tidak tepat.

Dua level (eselon III dan V) inilah yang tampaknya berpotensi akan dihapuskan oleh Presiden Jokowi. Namun, tentu tidak semua eselon III dan IV terus dihapuskan. Tentu ada kriteria yang mesti menjadi pegangan baik kementerian, lembaga, maupun pemda. Kalau kita melihat Surat Edaran Menpan RB Nomor 393 Tahun 2019 yang dikeluarkan 13 November 2019, ada pedoman yang harus diperhatikan. Artinya, eselon III dan IV yang mendapat perkecualian.

Pertama, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang dan jasa. Biasanya kalau di pemda bentuknya kantor. Suatu misal ada pemda yang bentuknya kantor perpustakaan dan arsip (eselon III). Tentu bentuk kantor seperti ini berpotensi tidak akan dihapus.

Kedua, memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan atau otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Contoh yang paling sederhana adalah kantor kecamatan dan juga kalurahan yang masuk kriteria ini. Tentu jabatan eselon III dan IV ini berpotensi tidak akan dihapus dalam kebijakan ini nanti.

Ketiga, dikecualikan untuk kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing K/L kepada menteri PAN-RB. Artinya, masing-masing kementerian dan lembaga atau pemda masih diberikan kesempatan untuk mengusulkan jabatan eselon III dan IV yang mana yang perlu dipertahankan. Tentu sifatnya sangat selektif.

Menurut Surat Edaran Menpan RB No: 393 tahun 2019 tanggal 13 Nopember 2019 tersebut, tranformasi pelaksanaan itu diharapkan sudah dapat dilakukan pada minggu ke-4 Juni 2020. Malahan dalam pelbagai kesempatan dan informasi atau penjelasan yang saya terima, tahap-tahap penyelesaian itu telah disusun sedemikian rupa, sehingga setiap tahap kapan akan selesai. Dan masing-masing yang bertanggung jawab dapat mempersiapkan diri.

Minimal ada dua keuntungan dari pengambil kebijakan. Pertama, bahwa dengan perkembangan teknologi ini diperlukan birokrasi yang cepat, tidak panjang hierarkinya, sehingga dalam setiap pelayanan diharapkan akan cepat. Kedua, sangat berhemat. Dengan pemangkasan tersebut akan terjadi penghematan khususnya untuk belanja pegawai. Ketiga, mengubah cara pandang bahwa yang namanya jabatan itu ada dua. Jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu juga merupakan jabatan. Dan nantinya semua mantan pejabat eselon III dan IV terbuka lebar masuk di jabatan fungsional tentunya. (*)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button