Ponorogo

Pemanfaatan Lahan SMK Pemkab Ponorogo Di-Deadline Lima Tahun

Minim Kontribusi Didesak Mandiri

‘’Sesuai dengan pembicaraan di lapangan dan pendapat pansus, tanah yang selama ini ditempati oleh SMK Pemkab harus dikembalikan kepada daerah.’’ ANIK SUHARTO, Ketua Pansus B DPRD

PONOROGO, Jawa Pos Radar PonorogoDeadline tegas diberikan kepada Yayasan Raden Katong (YRK). Mereka diminta mengosongkan lahan yang selama ini digunakan untuk SMK Pemkab, maksimal lima tahun mendatang.

Pertimbangan utamanya, karena sumbangsih terhadap daerah yang dirasa minim, serta kepentingan pemkab yang ingin menggunakan aset miliknya tersebut. ‘’Agar ke depan yayasan SMK Pemkab ini dapat memiliki aset tanah dan gedung sendiri,’’ kata Ketua Pansus B DPRD Anik Suharto Senin (9/12).

Pansus B menggawangi pembahasan raperda terkait pengelolaan aset daerah. Ada sejumlah aset yang kini dikelola pihak ketiga yang menjadi perhatian. Termasuk SMK Pemkab. Sekolah swasta itu berdiri di atas lahan milik daerah dengan luasan mencapai 2,5 hektare. Tapi, sumbangsihnya untuk daerah relatif minim. Hanya Rp 10 juta per tahun. Sementara, ada 1.540 siswa yang belajar di empat kejuruan sekolah tersebut. Pembahasan atas raperda terkait sudah dirampungkan pekan lalu.

Seiring rampungnya draf raperda, legislatif dan eksekutif menyepakati satu hal. Yakni, memberi penegasan terhadap pihak ketiga yang dinilai kurang kontributif bagi daerah. SMK Pemkab termasuk di antaranya. ‘’Sesuai dengan pembicaraan di lapangan dan pendapat pansus, tanah yang selama ini ditempati oleh SMK Pemkab harus dikembalikan kepada daerah,’’ tegas Anik.

Diketahui, YRK sudah menempati lahan daerah di Jenangan itu sejak tahun 2000. Menurut Anik, sudah sepatutnya sekolah swasta itu berdiri secara mandiri di atas aset mereka sendiri. Tidak lagi bergantung pada daerah. ‘’Karena mungkin beberapa tahun yang akan datang, lahan tersebut akan digunakan pemkab,’’ ujar politisi Partai Gerindra itu.

Harapannya, sebelum lima tahun mendatang, sudah terlihat upaya YRK dalam memboyong KBM sekolah swasta tersebut. ‘’Paling tidak, sudah harus ada persiapan untuk pemindahan dari tanah milik daerah ke aset mereka secara mandiri kurang dari lima tahun itu,’’ pungkasnya. (naz/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close