MadiunPendidikan

Pedagang Gang Puntuk Risaukan Penghapusan UN

DUA BULAN LAKU EMPAT BUKU

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pedagang buku di Gang Puntuk berat hati dengan perubahan sistem ujian nasional (UN) dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) mulai 2021. Kerisauan mereka melebihi para pengelola lembaga bimbingan belajar (bimbel).

Murtiah tak bisa membayangkan seperti apa roda bisnisnya nanti. Itu jika kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud Nadiem Makarim telah direalisasikan. Jauh sebelum itu, usahanya sudah dibuat kembang kempis dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 (K-13). ‘’Jika UN nanti dihapus, ya gulung tikar,’’ kata salah seorang penjual buku di Gang Puntuk itu.

Ketakutan Murtiah bukan tanpa sebab. Sekarang saja, dia sudah bersiap melepas stok buku Kiat Belajar Ujian Nasional ke loak. Lantaran sudah berbulan buku panduan yang di masa lalu jadi primadona itu tak terjamah pembeli. ‘’Kalau tidak laku saya jual ke tukang rongsokan,’’ ungkap perempuan yang sudah 26 tahun berjualan di Gang Puntuk tersebut.

Endang Tri Ayumi, pedagang lainnya, menyuarakan keresahan senada. Kebijakan pendidikan yang kerap berganti-ganti selama ini membuat tokonya sepi. Dulu, dia masih dapat mengais rezeki. Ketika kebijakan pergantian buku yang diperpanjang dari setahun menjadi lima tahun sekali. Dengan begitu, jualan buku bekasnya masih tetap laku. ‘’Sekarang siswa beli buku hanya karena ingin mengganti buku sekolah yang hilang,’’ katanya.

Sawal Soegianto punya pendapat berbeda. Pria yang berjualan buku sejak 1985 itu mengaku sudah terbiasa dengan perubahan kebijakan pendidikan. Sebagai pedagang kecil, dia hanya bisa mengikuti arus yang ditetapkan pemerintah. Kendati kebijakan terbaru nanti bakal membuat tokonya semakin sepi. ‘’Dua bulan, buku Contoh-Contoh Ujian Nasional hanya laku empat,’’ ujarnya. (mg3/c1/fin)

Hasrat Berburu Akademik Picu Persaingan Tidak Sehat

SEJAK 2000 lalu, Rektor Universitas PGRI Madiun (Unipma) Parji telah menyuarakan penghapusan ujian nasional (UN). Itu disampaikannya saat mengisi seminar baik di dalam maupun luar negeri. Ada empat poin yang disoroti. ‘’Kebijakan baru itu sesuai dengan apa yang saya suarakan selama ini,’’ kata Parji.

Pertama, soal penghapusan UN. Dia menilai UN justru menyebabkan persaingan tidak sehat. Sekolah berlomba-lomba untuk menjadi sekolah terbaik dengan nilai UN tertinggi. Dalam proses itu peserta didik seolah dicekoki dan dipaksa untuk mengejar nilai tersebut. ‘’Tidak menutup kemungkinan ada manipulasi nilai untuk mendongkrak nilai demi mengejar nama baik sekolah,’’ ujarnya.

Apalagi peserta didik seolah dipaksa untuk menguasai sesuatu yang tidak sesuai potensinya. Dengan tegas Parji menyebut hal itu menyalahi kodrat manusia. Sebab, kemampuan anak beragam sesuai potensinya masing-masing. ‘’Jangan menempatkan sekolah untuk memburu akademik,’’ tuturnya.

Parahnya, lanjut Parji, UN dijadikan semacam ladang mengeruk penghasilan. Mulai buku panduan hingga latihan soal UN yang beredar luas. Bahkan, lembaga bimbingan belajar (bimbel) menjamur di semua daerah. ‘’Dibela mati-matian tapi ujungnya tidak jelas,’’ ungkapnya.

Padahal, menjamurnya bimbel itu, kata Parji, indikator sekolah kurang berhasil melaksanakan fungsinya. Masyarakat lebih memercayakan bimbel ketimbang sekolah. Seharusnya, pembelajaran yang ideal tuntas di sekolah. ‘’Anak tidak perlu menambah pembelajaran lain. Jikapun menambah, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang hendak dikuasai,’’ terangnya.

Menurut Parji, seharusnya bimbel lebih inovatif menjurus pada pembekalan keterampilan tambahan. Pun, sifatnya sebatas mendukung. Pembelajaran di sekolah tetaplah yang utama. ‘’Bimbel harus mengkreasi diri, adaptasi dengan kebutuhan dasar ini. Itu memang konsekuensinya,’’ beber Parji.

Baginya, UN hanya dibutuhkan untuk pemetaan pendidikan. Pun, tidak seharusnya dilakukan setiap tahun. Sebagai pengganti UN, Parji sependapat bila diubah asesmen. Sehingga sekolah dapat memberikan penilaian sesuai kebutuhan. Dengan format penilaian itu, tiap sekolah dapat mengukur kompetensi peserta didiknya dengan lebih baik. Tentunya dibutuhkan standar indikator yang harus ditetapkan. Terpenting pelaksanaan asesmen diserahkan ke masing-masing sekolah. ‘’Agar terwujud pelaksanaan pendidikan yang tidak hanya berbasis keunggulan akademik. Tapi juga bakat, minat, dan lain sebagainya,’’ papar Parji.

Kedua, memberikan bekal kemampuan dasar bahasa Inggris sejak pendidikan dasar. Mulai kemampuan menulis, membaca, hingga analisis. Ketiga, pengenalan informasi sejak usia dini. Terakhir, mapping minat bakat sejak pendidikan dasar serta pembekalan pendidikan karakter. ‘’Kemampuan itu tidak harus diukur dengan angka. Jangan hanya mengejar akademik, apalagi memaksa anak menguasai bidang yang tidak sesuai kompetensi dan potensinya,’’ ucap Parji. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close