Madiun

PDAM Jangan Buat Resah

MADIUN – Rencana kenaikan tarif air PDAM Tirta Taman Sari tidak berjalan mulus. Pasalnya, Wali Kota Madiun Maidi menghendaki adanya proses kajian sosial terkait rencana kenaikan tersebut terlebih dahulu. Dengan tujuan menghindari adanya gejolak di masyarakat. ’’Perlu adanya kajian-kajian. Saya tidak akan semudah itu memberikan persetujuan,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun Senin (10/6).

Menurutnya, harus ada kajian jelas terkait rencana kenaikan tarif air tersebut. Baik itu kajian akademik, kajian sosial, dan kajian bisnis. Sehingga, dari kajian itu selanjutnya bisa dipadupadankan untuk mendapatkan hasil maksimal. ’’Kalau tidak ada kajian jelas, tidak akan saya naikkan,’’ terang Maidi.

Dia tak menampik saat ini PDAM Tirta Taman Sari sudah bergerak menjadi sebuah perusahaan yang full bisnis. Tetapi, Maidi mengingatkan bahwa keberadaan PDAM itu merupakan perusahaan daerah. Di mana aktivitas kegiatannya masih berkaitan dengan sosial masyarakat. ’’Kalau sudah mengarah ke bisnis-sosial, sosialnya ini harus tetap ada. Tidak boleh meninggalkan ini. Kalau bisnisnya ini nanti tidak mendorong sosialnya bagus, tentu akan membuat beban masyarakat menjadi berat,’’ paparnya.

Dengan begitu, Maidi menyarankan ada pertimbangan tertentu supaya rencana kenaikan tarif air tersebut tidak membebani masyarakat. Perlu adanya kajian mendalam. ’’Kalau rencana kenaikan tarif air ini justru membuat resah masyarakat, tentu tidak usah dinaikkan. Soalnya, nanti justru menghilangkan bisnis PDAM itu sendiri. Seperti mereka yang sudah menjadi pelanggan, malah berhenti berlangganan,’’ jelas mantan Sekda Kota Madiun itu.

Rencana penyesuaian tarif dasar air di Kota Madiun itu mengemuka mengacu dari coorporate bisnis plan PDAM Tirta Taman Sari. Setelah pada tahun 2018 lalu tarif dasar air terhadap pelanggan gagal naik. Sementara, tarif air terakhir naik itu pada tahun 2016 lalu.

Dirut PDAM Tirta Taman Sari, Bambang Irianto mengatakan, seharusnya tahun lalu adalah momen paling tepat bagi pihaknya menaikkan tarif dasar air. Tetapi karena berhubungan saat itu bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan wali kota (pilwakot), dia memutuskan menunda kenaikan tarif dasar air tersebut. ‘’Sesungguhnya (rencana) kenaikan tarif dasar ini yang prinsip adalah menyesuaikan perkembangan inflasi,’’ ujarnya.

Bambang mengungkapkan bahwa inflasi itu berpengaruh pada biaya produksi PDAM. Untuk pemasangan jaringan pipa baru misalnya. Pada 2016 lalu, tentu harga pipa tak akan semahal seperti sekarang. Sementara, di sisi lain, tarif dasar air yang dikenakan kepada pelanggan tetap sama. ‘’Idealnya kenaikannya adalah 8 persen dari tarif dasar air sekarang,’’ ungkapnya.

Saat ini, kata dia, tarif dasar air di Kota Madiun sebesar Rp 2.400 per meter kubik. Dengan nilai sebesar itu tentu keuntungan yang diperoleh PDAM tidak akan maksimal. Karena kebutuhan biaya produksi air juga mahal. ’’Kalau mengacu bisnis plan PDAM, sesungguhnya kenaikan tarif dasar air bisa dilakukan pada 2020. Siklusnya dua tahun,’’ kata Bambang. (her/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button