Pacitan

PCW Desak Pemkab Tegas Segera Pecat PNS Korup!

PACITAN – Keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) berstatus terpidana korupsi yang belum diberhentikan meresahkan aktivis antirasuah. Apalagi keputusan mahkamah konstitusi (MK) untuk  memecat PNS korup sudah jelas. Sehingga wajib dipatuhi. ‘’Kalau keputusan MK diberhentikan. Ya harus diberhentikan,’’ kata Ketua Pacitan Corruption Watch (PCW) Ashar Subandi Rabu (15/5).

Pria yang pernah memperkarakan belasan anggota DPRD Pacitan periode 1999-2004 dalam kasus korupsi APBD 2001 itu menilai penundaan pemberhentian PNS korup bakal menimbulkan efek domino. Dia tidak ingin kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pudar. Bakal muncul kesan tebang pilih jika PNS korup masih digaji lantaran SK pemberhentian belum diserahkan. ‘’Mengapa harus ada yang diberhentikan dan ada yang tidak,’’ sergahnya.

Dia heran masih ada PNS terjerat kasus korupsi yang belum diberhentikan hingga kini. Terlebih jika perkaranya sudah incracht. Ashar pun mempertanyakan keseriusan Bupati Pacitan Indartato. Namun, dia tidak setuju gaji kepala daerah dipotong jika tidak segera memberhentikan PNS korup. Menurut dia,  gaji merupakan hak bupati. ‘’Kalau kerja, sebelum keringat kering upah sudah harus dibayar,’’ tuturnya.

Anshar bakal mencari tahu. Mulai identitas PNS, kasus korupsi  yang menjeratnya hingga alasan utama mereka belum diberhentikan. Dia tidak ingin muncul alasan non-prosedural. Harapannya, para oknum PNS segera diberhentikan. ‘’Kalau bisa jangan menunggu batas waktu yang ditentukan. Itu sebagai bukti ketegasan pemerintah daerah memberantas korupsi,’’ cetusnya.

Bupati Indartato belum bisa dikonfirmasi terkait masih adanya PNS terpindana korupsi yang belum diberhentikan. Termasuk tanggapan atas ancaman pemotongan gajinya yang dilayangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Panggilan telepon hingga pesan singkat belum direspons.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indartato benar-benar kepradah atas polah oknum PNS pemkab setempat. Dari “atas” dia didesak untuk segera memecat enam abdi negara yang tersandung tindak pidana korupsi (tipikor). Namun di “bawah” sulit memberhentikan enam oknum itu dengan tidak hormat. Sebab, untuk menyampaikan surat keputusan (SK) pemberhentian empat dari enam PNS itu saja terkendala. Sebab, mereka disinyalir sudah kabur. (odi/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close