Pacitan

Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan Disanksi Administratif hingga Pidana

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Sanksi administratif menanti pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati (wabup) pada penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19. Ketentuan itu merujuk pada PKPU 6/2020. ‘’Nanti bawaslu akan merekomendasikan kepada KPU untuk memberikan sanksi administratif kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan,’’ kata Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stefanus Rabu (16/9).

Pun, ada sanksi berupa hukuman pidana. Sanksi ini merujuk pada UU 6/2018 tentang Karantina. Kemudian UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit dan pasal 216 KUHP. ‘’Kami akan pasal 216 KUHP jika pembubaran kerumunan oleh petugas tidak diindahkan,’’ ancamnya.

Penerapan sanksi protokol kesehatan itu merupakan tugas tambahan bawaslu untuk mencegah munculnya klaster pilkada. ‘’Kami berharap deklarasi penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh TGTP Covid-19, KPU, dan paslon lalu dapat dijalankan,’’ tutur Berty.

Karena itu, pihaknya mengingatkan kepada tim pemenangan dua paslon untuk membuat agenda kampanye secara terbatas. Pun, mencegah kerumunan massa. ‘’Saat ini aturan yang menyangkut soal penerapan protokol kesehatan ketika kampanye dan pemungutan suara, aturannya sedang disusun. Untuk itu, kita masih menunggunya,’’ kata Berty. (gen/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close