Madiun

Pasang Surut Negosiasi Pemkot-BPJS Kesehatan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Akhir keputusan pemkot dalam mengurai tunggakan BPJS Kesehatan mencengangkan publik. Masih terngiang ketegasan hendak ’’menceraikan’’ kerja sama. Jika defisit keuangan yang membebani pelayanan kesehatan daerah ini tak tersolusikan sampai bulan depan.

Selain ogah menalangi tunggakan dengan mengajukan utang ke bank, RSUD Kota Madiun sempat menggulirkan kebijakan merujuk pasien rawat inap dari luar kota ke daerah asalnya. Belakangan, dua sikap itu melunak. Pemkot bersedia melakukan supply chain financing (SCF) dan menarik kebijakan rujukan yang baru digulirkan tersebut. ‘’Kami tarik kebijakan itu,’’ kata Direktur RSUD Kota Madiun dr Resti Lestantini.

Semula, merujuk pasien rawat inap dari luar kota itu dimaksudkan untuk efisiensi anggaran operasional yang mulai menipis. Kendati kebijakan itu tidak mengurangi pelayanan terhadap pasien yang berasal dari kota setempat. ‘’Kemarin baru diterapkan di IGD (instalasi gawat darurat, Red). Tapi belum ada yang sampai dirujuk. Siang rapat dan setelah ada solusi, kebijakan itu kami tarik,’’ terang Resti.

Sikap terakhir pemkot diputuskan setelah digelar rapat tertutup antara perwakilan rumah sakit dan dinas kesehatan setempat yang dipimpin Sekda Rusdiyanto Kamis (25/10). ‘’Yang memungkinkan tinggal satu, yaitu mengajukan pinjaman ke bank,’’ tegas Rusdiyanto.

Sesuai perjanjian awal, bunga dari pinjaman berkisar satu persen itu menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Tanggungan utang itu bakal dikembalikan setelah klaim tunggakan pembayaran rumah sakit dibayarkan. Terkait besaran pinjaman, menyesuaikan persetujuan dengan BPJS Kesehatan. ‘’Kami akan komunikasikan dengan BPJS dan bank,’’ lanjutnya.

Meski demikian, pemkot tak ingin gegabah. Opsi pemecahan problem tunggakan tak lantas dijalankan sepenuhnya. Pemkot bakal menahan iuran rutin Oktober-November. Sembari menunggu BPJS Kesehatan mencairkan tunggakan ke rumah sakit. Perihal universal health coverage (UHC) itu bakal menjadi satu poin evaluasi. ‘’UHC kami tahan dulu sampai BPJS Kesehatan benar-benar sehat kembali,’’ jelasnya.

Pemkot juga menghindari melakukan talangan dana dari bantuan tak terduga (BTT) atau anggaran darurat. Opsi itu tidak memungkinkan dari sisi APBD. Sebab, mengganggu APBD baik tahun berjalan maupun RAPBD 2020 yang tengah disusun. ‘’Kami juga tetap menyurati pemerintah pusat,’’ katanya.

Dalam surat itu, pemkot mengusulkan pengelolaan dikembalikan daerah melalui program Jamkesmasta. Atau, penerima bantuan iuran daerah (PBID) yang selama ini ditanggung pemkot diubah ke penerima bantuan iuran nasional (PBIN). ‘’Memang Jamkesmasta ada kekurangannya. Karena tidak dapat digunakan untuk berobat ke luar daerah. Tapi, dampaknya tidak separah ketika pencairan molor dan kami tetap rajin premi iuran,’’ tegasnya. (kid/c1/fin)

Kaji Jamkesmasta, Buka Opsi Belanja Tidak Terduga

DEWAN tetap berpandangan bahwa beban tunggakan BPJS Kesehatan dapat ditalangi dengan belanja tidak terduga (BTT). Dengan begitu, kebutuhan RSUD untuk pembelian obat tetap terpenuhi. ‘’Yang harus diselesaikan bagaimana (operasional) RSUD Kota Madiun bisa tetap berjalan. Sambil menunggu BPJS Kesehatan membayar tunggakan mereka,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yhusianto.

Penggunaan BTT untuk kegiatan operasional sementara RSUD Kota Madiun akibat keterlambatan klaim pembayaran BPJS Kesehatan itu sudah tertera dalam SE 900/11445/SJ tertanggal 18 Oktober 2019. Dalam surat tersebut ada poin lain yang menyebutkan bahwa bagi RSUD yang telah menerapkan BLUD dapat melakukan pinjaman jangka pendek sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ngedi menjelaskan, SE itu bisa dipedomani oleh kepala daerah untuk menentukan kebijakan. Bukan justru melayangkan nota dinas ke RSUD Kota Madiun untuk memberlakukan pembayaran bagi peserta BPJS Kesehatan dari luar daerah. ‘’Karena utang piutang BPJS Kesehatan dengan pelayanan daripada masyarakat itu adalah hal yang berbeda,’’ ujar Ngedi. Sehingga peserta BPJS Kesehatan berhak mendapat pelayanan di seluruh rumah sakit di Indonesia. ‘’Kalau begitu, masyarakat yang justru dirugikan. Karena mereka sudah membayar kewajibannya,’’ imbuh politisi PKB tersebut.

Terkait kemungkinan pemkot kembali menggulirkan Jamkesmasta, Ngedi meminta dilakukan kajian mendalam. Sebab, sifat dari kedua jenis jaminan sosial kesehatan itu hakikatnya sama. Sekalipun dari sisi pelayanan masyarakat, Jamkesmasta dinilainya lebih unggul. ‘’Tapi, kita kan nggak bisa menabrak peraturan yang lebih tinggi. Karena UU mewajibkan terintegrasi dengan BPJS Kesehatan,’’ terangnya.

Ngedi memerinci, dalam satu tahun pemkot menyiapkan anggaran sekitar Rp 26 miliar untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan. Jumlah tersebut sudah termasuk belanja pegawai. ‘’Di mana pembayarannya setiap satu bulan sekitar Rp 1,8 miliar,’’ ungkap Ngedi.

Di tahun depan, pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pembayaran premi kesehatan. Hanya, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemkot terkait kemungkinan pemberlakuan kembali Jamkesmasta tersebut. ‘’Kami sudah hearing dengan RSUD Kota Madiun. Sudah jelas semua bahwa problemnya ada di BPJS Kesehatan. Sehingga, membuat RSUD Kota Madiun kesulitan membeli obat dan menjalankan operasional lainnya,’’ tandasnya. (her/c1/fin)

Baca Lagi