Ponorogo

Panselda Prediksi Jumlah CPNS Melampaui Tahun Lalu

Standar Diturunkan, Antisipasi Lonjakan

PONOROGO, Radar Ponorogo – Panitia seleksi daerah (panselda) CPNS Pemkab Ponorogo harus mengantisipasi membeludaknya pelamar. Seiring diturunkannya persyaratan passing grade seleksi kompetensi dasar (SKD). Belum termasuk syarat indeks prestasi kumulatif yang dipatok 2,75. Harus mencari lokasi tes yang representatif. ‘’Kalau melihat jumlah pelamar tahun lalu, dimungkinkan seleksi tahun ini lebih banyak,’’ kata Ketua Panselda CPNS Pemkab Ponorogo Agus Pramono.

Tahun ini, pemkab membuka 503 formasi CPNS untuk didaftar para pelamar. Terperinci, ada 298 formasi guru, 92 formasi tenaga kesehatan, dan 113 formasi tenaga teknis. Terdapat tiga jalur yang bisa dimasuki pelamar. Meliputi jalur umum, jalur lulusan terbaik, serta jalur penyandang disabilitas. Ketiga jalur dipatok standar IPK 2,75 dari skala 4,00. ‘’Ada persyaratan khusus lain bagi pelamar cum laude dan penyandang disabilitas,’’ terangnya.

Di sisi lain, tahun ini pemerintah pusat juga menurunkan passing grade SKD. Yakni, 126 untuk tes karakteristik pribadi (TKP), 80 untuk tes inteligensia umum (TIU), dan 65 untuk tes wawasan kebangsaan. Sebagai gambaran, tahun lalu peserta seleksi CPNS membeludak hingga 6.336 pelamar. Dengan syarat IPK sama serta passing grade yang diturunkan pada tahun ini, Agus yakin itu akan mendongkrak partisipasi masyarakat. ‘’Ditambah ada kebijakan mengikutsertakan peserta yang dinyatakan tidak lulus pada tahun lalu, tapi sudah memenuhi passing grade SKD,’’ sebutnya.

Banyaknya jumlah pelamar sangat berpengaruh terhadap anggaran yang disiapkan. Semakin banyak, semakin besar pula modal yang harus dibedol pemkab. Sebab, tahun ini panselda berencana menggelar seleksi secara mandiri. Mulai dari SKD sampai seleksi kompetensi bidang (SKB). Selain prasarana perangkat komputer serta konektivitas internet, pemkab juga harus mempertimbangkan lokasi penyelengggaraannya. Belakangan, tim panselda sudah menjatuhkan pilihan. ‘’Rencananya di Expotorium Unmuh Ponorogo. Karena luas dan lokasinya representatif,’’ beber mantan pejabat Pemkab Madiun itu. (naz/c1/fin)

Sepuluh CPNS Komplain Penomoran KK

SEPULUH pelamar CPNS komplain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo. Lantaran penomoran dalam kartu keluarga (KK) tidak sinkron. ‘’Data belum diperbarui saat penggantian nomor KK baru,’’ kata Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dispendukcapil  Ponorogo Heru Purwanto.

Heru memastikan persoalan itu tersolusikan setelah pelamar mengupdate data e-KTP. Saat pendaftaran CPNS pun dengan membawa KK dan e-KTP. ‘’Kecuali web tidak dapat diakses. Itu tidak ada hubungannya dengan data kependudukan saat mendaftar CNPS,’’ terangnya.

Heru menguraikan, permasalahan pada nomor KK itu disebabkan kesalahan saat entri data. Baik saat pembuatan maupun pecah KK. server mengalami limited access. Sehingga data yang diinput tidak dapat divalidasi oleh server pusat. ‘’Permasalahan  nomor KK belum terkonsolidasi di server pusat. Itu terjadi ketika pemohon mengajukan kepada kami,’’ bebernya.

Penanganan masalah ini bisa diurai dengan dua opsi. Pertama, update manual dengan mengirimkan kembali data pemohon yang bersangkutan. Apabila prosesnya klir, maka tidak perlu melanjutkan opsi kedua. ‘’Kalau 1×24 jam sudah selesai, berarti masalah sudah dapat tertangani,’’ sambungnya.

Langkah kedua, bersinggungan dengan help desk. Solusi mengatasi masalah itu   dengan menghubungi operator pusat terkait pembaruan data. Namun, perlu waktu. Lantaran operator pusat harus melayani satu per satu entri data yang bermasalah. ‘’Tapi, kalau 1×24 jam itu sudah selesai tidak perlu menempuh opsi kedua,’’ pungkasnya. (dil/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button