AdvertorialPonorogo

Pangkas Kesenjangan Lembaga Pendidikan

PONOROGO – Dua hari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020 diselenggarakan, wakil rakyat merangkum sejumlah catatan. Menyikapi berbagai informasi yang diterima dari masyarakat. Yang paling utama yakni penegasan dari dinas dan sekolah untuk mencegah adanya tindak kecurangan. ‘’Apalagi pada PPDB kali ini, bekal mendaftar tidak hanya kartu keluarga (KK). Juga bisa surat keterangan domisili,’’ ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Moh Ubahil Islam, Selasa (28/5).

Ubahil menerima sejumlah informasi masyarakat terkait penyelenggaran PPDB kali ini. Poin penting yang dia tangkap adalah kerawanan atas tindak kecurangan. Sebab, saat ini sistem zonasi yang digunakan cukup ketat. Minimal satu kecamatan dengan sekolah yang didaftar, atau radius lima kilometer. Apalagi, muncul persyaratan surat keterangan domisili. ‘’Sementara surat itu mudah didapatkan melalui kepala desa,’’ kata dia.

Dengan berbekal surat keterangan domisili, Ubahil khawatir ada calon peserta yang berani mengakali radius yang dipersyaratkan. ‘’Bisa saja kemudian dititipkan kepada anggota keluarga di suatu kecamatan, dan mengaku sebagai anak anggota keluarga tersebut,’’ ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Mengapa hal itu rawan terjadi? Ubahil menilai, pangkal persoalannya ada dua dan saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah citra masyarakat yang masih melekatkan pilihan pada sejumlah sekolah yang di-favoritkan. Pandangan itu lantas mengabaikan sekolah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Sebut saja SMPN 1 Ponorogo, yang di hari pertama jumlah pendaftarnya sudah melebihi pagu. Persoalan kedua, pemerataan kualitas sekolah hingga ke desa-desa. Lantaran zonasi sudah telanjur diadopsi dalam PPDB, Ubahil meminta dindik dan sekolah tegas. Ruang kecurangan harus dipersempit. Selama belum merata, masyarakat masih akan selalu menilai bahwa kualitas pendidikan di kota lebih baik dibanding sekolah di desa-desa tempat tinggal mereka. ‘’Karena itu, pemkab seharusnya juga bisa lebih meratakan dalam memenuhi sarpras dan lainnya,’’ imbuh Ubahil. (naz/adv/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button