AdvertorialNgawi

Opini WTP Bukti Keseriusan Kinerja DPRD

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pemkab Ngawi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh BPK RI. Raihan tujuh kali berturut-turut itu pun mendapat apresiasi DPRD setempat.

Wakil Ketua DPRD Ngawi Sarjono mengungkapkan, raihan opini WTP bukan semata berkat kinerja pemerintah daerah. Dewan sebagai lembaga maupun mitra sejajarnya juga ikut berkontribusi. ‘’Terutama dalam mendorong pengelolaan keuangan, mulai perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pelaporannya yang selalu tepat waktu,’’ kata Sarjono Minggu (27/9).

Tidak hanya itu, selama ini legislatif juga getol mengingatkan pemerintah daerah agar taat pada peraturan yang berlaku. Termasuk mendorong pelaksanaannya agar tertib administrasi dan selalu mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Secara prinsip, pihaknya tetap menempatkan posisi sebagai mitra sejajar penyelenggara negara bersama pemerintah daerah. Namun, bukan berarti hal itu menafikan fungsi DPRD sebagai lembaga kontrol. Pihaknya tetap mengawasi kinerja pemerintah daerah, mulai perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan maupun penatausahaannya. ‘’Sehingga semuanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan baik,’’ ujarnya.

Sarjono juga mengatakan bahwa selama ini setiap komisi di DPRD Ngawi memiliki peran besar. Terutama dalam keterlibatannya mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mereka.

‘’Termasuk dalam menindaklanjuti temuan BPK agar setiap OPD yang membidangi (temuan BPK) segera menyelesaikannya,’’ tuturnya sembari menyebut meski meraih opini WTP bukan berarti tidak ada temuan atau kesalahan yang harus diperbaiki.

Di sisi lain, pihaknya berharap prestasi berupa predikat opini WTP maupun penghargaan dari Kemenkeu RI itu tidak dianggap sebagai cita-cita pemerintah daerah. Sebab, secara kualitatif hasil kinerja pemerintah daerah itu yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

Sarjono menyebut penghargaan itu hanya sebatas reward, sama ketika terdapat kesalahan akan mendapat punishment (hukuman). ‘’Karena itu, yang lebih penting adalah kinerja pemda itu benar-benar yang langsung bisa dinikmati masyarakat,’’ pesannya. (tif/c1/isd/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close