Madiun

Oktober Bisa Layani E-KTP Penghayat Kepercayaan

MADIUN – Angin segar bagi penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Karismatik. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Madiun siap memfasilitasi pembuatan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elekteronik (e-KTP) khusus. ’’Sudah ada juklak dan juknisnya,’’ kata Supriyono, kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disduk Kota Madiun.

Berkas petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) diterima saat rakornas di Semarang, Rabu pekan lalu (12/9). Supriyono memerinci, sejumlah dokumen persyaratan wajib dilampirkan bagi penghayat kepercayaan. Mulai surat pencatatan permohonan KK hingga surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penghayat kepercayaan.

Menindaklanjuti surat nomor 471.14/10666/dukcapil, dukcapil akan melakukan inventarisasi jumlah penghayat kepercayaan yang ada di Kota Madiun. Melalui koordinasi dengan OPD terkait. ’’Terutama penghayat kepercayaan yang sudah ada legalitasnya,’’ imbuh Supriyono.

Dia menyebut secara pelayanan sudah siap. Hanya perlu waktu yang cukup untuk penerapan sistem database dengan format baru. Sebab, database lama sudah terkunci. Isian kepercayaan secara otomatis sistem menandai dengan tanda (-). ’’Nah, untuk mengubah setrip (-) jadi isian kepercayaan, perlu penyesuaian aplikasi sistem. Saat ini petugas kami sedang di Makassar, ada pelatihan. Salah satunya pelatihan aplikasi untuk database tersebut,’’ ungkapnya.

Proses teknis siap diaplikasikan setelah petugas dukcapil pulang dari Makassar pada Kamis (20/9). Dimungkinkan pada Oktober layanan bagi penghayat kepercayaan telah dibuka. Paling lambat November. Bersamaan dengan proses inventarisasi data penghayat kepercayaan rampung digarap. ’’Berharapnya di sistem nanti data penghayat kepercayaan Kota Madiun sudah ada, jadi nggak perlu diketik. Kalau pusat sendiri menyerukan tanggal 1 Oktober serentak seluruh Indonesia, tapi Kota Madiun akan lihat sikon (situasi kondisi, Red) dulu,’’ ujarnya.

Supriyono menambahkan, dalam rakornas dibahas permasalahan ganda yang bakal muncul. Mulai penerapan perkawinan, kematian, dan tata cara agama yang mengikat bagi penghayat kepercayaan. ’’Kalau kata pusat itu bukan urusan dukcapil, dukcapil hanya memfasilitasi hak penghayat kepercayaan dengan dokumen KTP dan KK,’’ tandasnya.  (mg2/c1/ota)

 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button