Ngawi

Oalah, Warga Terdampak Overpass Dikibuli

MANTINGAN – Warga Desa Kedungharjo, Mantingan, Ngawi, terdampak proyek tol Ngawi-Mantingan makin merana. Tawaran kenaikan uang ganti rugi (UGR) lahan untuk overpass Kedungharjo I dan II tanpa bukti. Yang terjadi, UGR 11 bidang lahan malah dikonsinyasi (dititipkan) di pengadilan negeri (PN) setempat. ‘’ Padahal belum pernah ada tawar-menawar,’’ kata Sekretaris Desa Kedungharjo Gimin, Rabu (22/8).

Bahkan, lanjut Gimin, duduk bersama antara warga terdampak dengan pihak-pihak terkait juga belum terealisasi. Sedangkan UGR diklaim tidak cukup untuk membangun rumah atau membeli sawah lagi. Setidaknya 75 KK terdampak merasa dikibuli. ‘’Sempat ditawari kenaikan ganti rugi dari Waskita, tapi tidak jadi,’’ bebernya.

Menurut Gimin, pihak Waskita sempat bertandang ke Desa Kedungharjo. Niatnya, menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Berkas-berkas terkait lahan dan bangunan diminta. Iming-iming harga sesuai kehendak warga ditawarkan. Namun, berkas dikembalikan lagi tanpa kenaikan UGR. ‘’Dari UGR Rp 420 ribu per meter persegi, saat itu Waskita akan menaikkan dua kali lipat,’’ ungkapnya.

Tak hanya tertipu, warga terdampak kini juga terhenyak UGR dititipkan ke PN. Padahal, Gimin memastikan belum ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait dengan warga. Yang ada, hanya sodoran lembaran penghitungan UGR tanpa penanggung jawab. ‘’Juru sita dari PN datang ke sini, tapi warga menolak teken,’’ terangnya.

Ada juga warga yang disodori ganti rugi tanpa perincian bangunan. Nominal UGR hanya menghitung luas tanah. ‘’Yang membuat warga menolak bukan cuma harga tanah yang tidak wajar, juga karena bangunannya belum dihitung. Diberi total ganti rugi gitu saja,’’ papar Gimin.

Pemerintah desa (pemdes) setempat tak habis pikir dengan langkah konsinyasi yang diambil pihak pejabat pembuat komitmen (PPK). Gimin tetap mengutamakan nasib puluhan warga terdampak proyek overpass meski belum memastikan langkah selanjutnya. ‘’Warga menunggu janji. Kenaikan ganti rugi maupun janji duduk bersama dengan mereka (tim appraisal dan tim pengadaan tanah, Red). Kok tiba-tiba sekarang sudah masuk PN,’’ sergahnya.

Gimin juga menyebut pihak Pemkab Ngawi datang ke desanya beberapa waktu lalu. Namun, tanpa diikuti tim appraisal maupun tim pengadaan tanah baik PPK maupun BPN Ngawi. Pun warga sebatas ditanya masalah pembebasan lahan yang tak kunjung klir. ‘’Juga dijanjikan diberi kesempatan duduk bersama, akan diusahakan katanya,’’ beber Gimin.

Didik Setyoko, salah seorang warga terdampak overpass, bingung. Warga sudah menahan diri untuk mengajukan gugatan UGR. Namun, justru UGR dititipkan ke PN. ‘’Kok bisa ya PN menerima penitipan seperti itu. Padahal tidak ada tanggal dan tanda tangan dalam lembaran ganti rugi yang diterima warga,’’ heran Didik.

Menurut Didik, warga sempat girang saat Waskita menawarkan kenaikan UGR. Namun, itu tidak terbukti hingga kini. ‘’Dulu pernah dijanjikan, tapi sampai sekarang kami belum pernah dipertemukan dengan mereka (tim appraisal dan tim pengadaan tanah, Red),’’ keluhnya. (mg8/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button