Bupati Menulis

Mutabarok Bunda Sejahtera BPRS Magetan

Suatu saat, ketika saya baru menjabat sebagai bupati Magetan, dirut BPRS Magetan menghadap saya. Yang disampaikan adalah laporan lisan tentang kinerja BPRS Magetan. Adapun hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah BPRS Magetan telah dapat menyumbang PAD (pendapatan asli daerah) kepada Pemda Magetan Rp 400 juta. Siapa pun akan senang mendengar laporan tersebut. Karena selama hampir setiap orang yang dilihat, atau pendekatan utama selama ini, adalah PAD dan sekali lagi PAD.

Tentu itu tidak salah pendekatan PAD. Namun pendekatan yang lain saya kira juga sah-sah saja. Karena tujuan utama dari adanya pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah mendekatan pelayanan kepada masyarakat yang muaranya untuk kesejahteraan. Kalau kemudian mendapatkan PAD tapi masyarakat terlalu terbebani atau kegiatan ekonomi terkendala tentu perlu evaluasi.

Sebagai contoh ketika parkir pasar menjadi dipandang terlalu mahal. Akhirnya masyarakat lebih memilih belanja ke tempat yang memasang logo bebas parkir. Sambil berkelakar saya sampaikan, apakah tidak lebih baik parkir diturunkan agar pasar menjadi ramai kembali. Tentu ini bukan satu-satunya alasan. Akan tetapi perlu pemikiran.

Kemudian dirut BPRS saya tanya, selama ini siapa saja yang dilayani. Selain masyarakat umum ternyata yang dilayani selama ini lebih dari 60 persen adalah ASN. Tentu bagi saya kondisi ini membuat saya kurang senang. Oleh sebab itu sambil berkelakar saya sampaikan, ”Wah, kalau selama ini yang dilayani paling banyak adalah ASN, direksi dan semua karyawan tidur nyenyak. Kan nggak ada risiko. Tinggal potong gajinya karyawan melalui bendahara setiap bulan, selesai.”

Kemudian saya sampaikan bahwa BPRS itu didirikan saya yakin salah satunya untuk membantu masyarakat kecil guna mendapatkan pinjaman atau bahkan modal kerja. Dengan administrasi yang mudah dan ringan. Oleh sebab itu sudah semestinya kalau yang dilayani BPRS paling banyak harusnya masyarakat umum. Bahkan masyarakat kecil yang saat ini banyak yang terjerat pinjaman dengan bunga yang sangat mencekik dan memberatkan.

Dari pertemuan itu saya langsung menyarankan, pertama ASN saya larang pinjam di BPRS. Kedua, ASN harusnya menabung di BPRS. Bukan hanya malah pinjam di BPRS tetapi nabungnya di bank yang lain. Sebagai bentuk kepedulian saya kemudian saya mulai dengan diri sendiri membuka rekening tabungan. Demikian juga OPD. Saya berharap membuka rekening dan menabung di BPRS.

Ketiga, saya juga meminta BPRS segera membuat skema pinjaman tanpa agunan kepada masyarakat kecil dan usaha kecil. Jangan hanya bermain mencari aman. Salah satunya dengan memberi pinjaman kepada ASN. Saya minta buat inovasi baru.  Masa kalah sama bank “tolek” yang sangat memberatkan masyarakat kecil dengan bunga yang demikian tinggi.

Setelah berdiskusi dengan saya agar dipikirkan dan kemudian saya memberi waktu dua minggu hasilnya segera dilaporkan hasilnya kepada saya. Betul, dua minggu kemudian dirut BPRS menghadap saya. Bersama dengan dewan pengawas. Isinya, untuk pinjaman ASN segera ditindaklanjuti. Sedang untuk pinjaman tanpa agunan dan masuk di pasar-pasar sangat berat dilaksanakan.

Setelah saya kejar mengapa berat dilaksanakan memberi pinjaman ke pedagang kecil di pasar-pasar. Alasan yang dikemukakan, sangat berisiko memberi pinjaman tanpa agunan. Apalagi kepada pedagang kecil. Kedua, bisa jadi banyak sekali ancaman nantinya bila harus berhadapan dengan bank “tolek.” Langkah yang kita ambil dianggap menutup peluang usaha mereka yang selama ini sudah dijalaninya.

Saya kemudian meyakinkan kepada jajaran BPRS. Nggak usah takut. Ini wilayah kita sendiri. Kalau ada apa-apa kita tidak akan diam. Toh belum dijalankan. Masa kita kalah dengan mereka yang tanpa jaminan saja bisa, kita nggak bisa. Menurut saya ini aneh sekali. Gunakan nama BPRS (bank perkreditan rakyat syariah) ini untuk kampanye melalui bahasa agama. Saya kira ini tepat. Gunakan label syariah ini untuk kampanye, sekali lagi lewat bahasa agama. Masak kalah sama pemilihan presiden yang mestinya kurang tepat melalui sintimen agama. Sehingga akibatnya kita terpecah. Tapi nyatanya digunakan baik dalam pilpres bahkan pilkada. Sehingga luka dan ongkos sosial sampai sekarang masih kita tanggung bersama. Kampanye BPRS ini yang mestinya tepat. Meluruskan bagaimana skema pinjaman melalui pintu dan bahasa agama.

Akhirnya dari pertemuan itulah kemudian jajaran BPRS berjanji akan membuat konsepnya. Kira-kira sebulan kemudian, konsep itu dipaparkan kepada. Yang saya ingat waktu itu, keuntungan dan kelemahan bila pinjaman (pembiayaan) tanpa agunan itu dijalankan. Dan saya tetap berkeyakinan, pasti bisa. Niat baik disertai perhitungan yang matang kemungkinan berhasil akan sangat besar. Inovasi itu terbukti bila ada keberanian untuk eksekusi. Kalau tidak ada keberanian eksekusi hanya angan-angan namanya.

Tantangan itu yang saya sampaikan kepada jajaran manajemen BPRS Magetan. Dan alhamdulillah, mulai dilakukan uji coba penawaran. Pembiayaan Mutabarok (multiguna tanpa agunan) Bunda Sejahtera. Hasilnya, setelah petugas proaktif turun ke pasar-pasar, periode pertama ada sekitar seratus yang mulai mengajukan bantuan pembiayaan di BPRS. Dan yang membuat hati saya senang dan optimis, yang mengajukan pembiayaan kebanyakan dari pedagang pasar sayur, pasar baru, pasar Parang dll. Tentu ini momentum yang baik.

Kemudian jajaran BPRS mengusulkan untuk dilakukan launching agar gaungnya sampai ke masyarakat. Pada tanggal 14 Juni 2019, akhirnya launching pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera saya lakukan. Bertempat di samping pasar sayur Magetan. Dalam dialog yang saya lakukan, ternyata yang menerima pembiayaan sangat senang, karena sangat meringankan nasabah. Walaupun pinjaman masih berkisar antara Rp 1 juta sampai 5 juta, tetapi nilai itu sangat membantu bagi pedagang kecil.

Apalagi dengan model pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera ini, ada beberapa keuntungan yang didapat. Pertama, nasabah menerima utuh pengajuan pembiayaan dengan membebaskan biaya administrasi dan asuransi. Kedua, nasabah sudah ikut infaq shodaqoh. Karena CSR akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin atau yang membutuhkan. Ketiga, apabila pembayaran tepat waktu nasabah mendapat insentif berupa tabungan. Selain itu, pengajuan pembiayaan cukup melampirkan KTP Magetan dan mempunyai usaha minimal satu tahun.

Yang sungguh mengagetkan saya, sampai dengan akhir tahun 2019 ada 1.001 dengan jumlah pembiayaan lebih dari 2 miliar dengan Rasio Non Performing Finance (NPF) 0 persen. Artinya dari semua nasabah Mutabarok Bunda Sejahtera tidak ada satu pun yang kesulitan pembayaran. Dengan bukti itulah saya semakin yakin, bahwa masyarakat kecil kita sangat bisa dipercaya.

Sampai dengan saat ini sudah lebih 1.500 nasabah yang dilayani. Kemudian saya mengusulkan untuk memperluas jangkauan, segera membuka kantor kas di beberapa pasar tradisional. Malahan saya sampaikan, mau milih tempat yang mana. Pasar tradisional itu milik kita. Sudah sewajarnya kalau kita melayani masyarakat dengan mudah dan dekat. Sebenarnya sudah disiapkan untuk tahun ini akan membuka tiga tempat kantor kas di pasar. Namun sayang keburu merebak Covid-19. Akhirnya rencana ini agak tertunda dulu.

Namun apa yang dilakukan oleh BPRS Magetan dengan program pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera menarik perhatian para pemerhati perbankan. Pada Desember 2019, memperoleh peringkat dua BUMD Award Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga memperoleh BUMD Award versi The Asian Post pada Mei 2020. Dan Top BUMD Award 2020 dari TopBusiness. Semua penghargaan itu diperoleh dari program pembiayaan Matabarok Bunda Sejahtera yang menurut informasi yang saya tangkap, pertama dilakukan oleh perbankan.

BPRS Magetan, teruslah melakukan inovasi dan perubahan. Jangan berhenti. Dan jangan bekerja mengejar penghargaan. Harusnya dibalik. Penghargaan itu akan selalu datang ketika kita selalu melakukan terobosan untuk sebuah kebaikan. Sekali lagi selamat bekerja dan berkarya sesama.

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close