Advertorial

Musrenbang RPJMD Ngawi 2021–2026, Program Pascapanen Stabilkan Harga Padi

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Formulasi pembangunan sektor pertanian padi di Ngawi lima tahun ke depan dipertajam. Tahap penanaman (on farm) dan pascapanen (off farm) menjadi salah satu fokus penanganan pemkab. Keduanya menjadi akar masalah atas rendahnya kesejahteraan petani. Kendati produksi tanaman itu didaulat sebagai terbanyak keenam di tanah air.

Persoalan tersebut diutarakan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 kemarin (25/5). ‘’Hasil evaluasi, ada ketergantungan sarana dan prasarana, baik saat masa tanam maupun pascapanen,’’ katanya.

Pleno akhir tingkat kabupaten itu menghadirkan stakeholder dan perwakilan masyarakat. Mereka dimintai saran dan masukan sebagai bahan rumusan strategi di dalam RPJMD. ‘’Selama ini harga hasil pertanian masih dipolitisasi para tengkulak. Demi mempertahankan harga padi, maka program pascapanen harus dipikirkan bersama,’’ ujarnya.

Penyusunan RPJMD 2021–2026 diklaim telah linier RPJMD pusat dan Pemprov Jawa Timur. Juga sevisi dan semisi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025 Ngawi. Korelasi yang ingin dibangun RPJMD adalah terwujudnya masyarakat Ngawi mandiri, berakhlak, makmur, dan berdaya saing.

Hal tersebut berbasis agropolitan dan semangat gotong royong. ‘’Kami ingin RPJMD tidak hanya mengakomodasi visi dan misi. Tapi harus disepakati secara kolektif bersama masyarakat agar hasilnya lebih komprehensif,’’ terang bupati.

Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko menambahkan, bukan hanya upaya pembangunan sektor pertanian yang dibahas dalam RPJMD 2021–2026. Melainkan juga pengentasan kemiskinan. Beberapa upayanya adalah memberikan program ketahanan pangan di setiap rumah berkategori miskin.

Pihaknya bakal memberi bantuan bibit sayuran, unggas, dan ikan. Sehingga, tanpa mengeluarkan dana, kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. ‘’Agar pengeluaran bisa diminimalkan dan keluar dari garis kemiskinan,’’ tuturnya.

Upaya lainnya lewat sinergi semua program untuk diprioritaskan pada lokasi warga miskin. Basisnya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Menurut Antok, sapaan akrab Wabup, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah berjalan baik. Namun, intervensi penanganan belum bisa mengoreksi angkanya. ‘’Secara riil, 30 persen dari Rp 30 miliar bantuan keuangan desa bakal diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan,’’ ucapnya. (sae/c1/cor/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button