Madiun

Muhtarom: Perpindahan Puspem On The Track

MEJAYAN – Realisasi perpindahan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun cukup menggembirakan. Capaian itu menambah kesan manis peringatan Hari Jadi ke-450 Kabupaten Madiun yang jatuh hari ini. Juga menjadi kado istimewa Bupati Muhtarom yang pada 3 Agustus mendatang resmi menanggalkan status kepala daerah. ‘’Perpindahan puspem sudah on the track,’’ kata Muhtarom, Selasa (17/7).

Muhtarom berharap pembangunan puspem bisa berlanjut di bawah kepemimpinan bupati baru. Pun dia meyakini sosok penerusnya memiliki kemampuan melanjutkan program pemkab di bawah kepemimpinannya selama ini. Juga mampu merangkul seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga memudahkan menjalankan roda pemerintahan.

Menurut dia, keputusan memindahkan ibu kota dari Kota Madiun ke Mejayan sudah konkret. ‘’Didasari kajian dan perhitungan matang,’’ ujar Muhtarom.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun Edi Bintardjo membeberkan realisasi pembangunan puspem yang tercantum pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2018 itu. Capaian per semester satu tahun ini terdiri tiga kegiatan. Yakni, pengadaan tanah, bangunan pokok, dan bangunan kelengkapan kantor OPD.

Dia memerinci, persentase capaian pengadaan tanah sebesar 80,78 persen. Sedangkan bangunan pokok 100 persen. Sementara, pengadaan tanah 93 persen. ‘’Dana yang dihabiskan membangun puspem dari pembebasan tanah hingga proyek fisik sekitar Rp 300 miliar,’’ ungkapnya.

Edi menjelaskan, pengadaan tanah untuk mendirikan kompleks megah puspem di Kelurahan Bangunsari, Mejayan, seluas 36,31 hektare. Per akhir Juni lalu sudah tercapai 29,33 hektare. Puluhan hektare itu ditempati bangunan pokok yang terdiri Pendapa Ronggo Jumeno, Masjid Agung Quba, Alun-Alun Mejayan Reksogati, dan kantor bupati. ‘’Porsi anggaran dan pekerjaan tertinggi puspem di bangunan pokok. Masjid Quba, misalnya, anggarannya sampai Rp 30 miliar,’’ bebernya.

Dia menambahkan, ada delapan kantor OPD baru yang didirikan di kompleks puspem. Tersisa dua dari target 10 unit sesuai RPJMD. Delapan bangunan ditempati bappeda; badan pendapatan daerah (bapenda); badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD); dan inspektorat. Juga dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD); satpol PP; dan dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (disperdakop-UM).

Delapan kantor OPD itu, lanjut Edi, semuanya ditempati secara bertahap mulai 2014, kecuali disperdakop-UM yang sedang proses boyongan. ‘’Kalau kantor OPD dibuat prototipe sama dengan dana sekitar Rp 7,5 miliar,’’ tuturnya.

Pemkab sejatinya berupaya menuntaskan sisa pembangunan dua OPD tahun ini. Namun, sisa target tersebut hanya bisa direalisasikan satu karena terkendala anggaran. Alokasi pembangunannya dialihkan kegiatan lain yang lebih urgent. Imbasnya, dipastikan minus satu bangunan di akhir karir Muhtarom. Kendati demikian, pihaknya enggan disebut target RPJMD puspem gagal tercapai. ‘’Sudah bagus lah terealisasi sembilan OPD ditambah seluruh bangunan pokok,’’ ucapnya.

Edi menyebut, rencana pemindahan sengaja hanya dipilih 10 dari total 29 OPD dalam RPJMD 2013–2018. Keputusan itu disesuaikan hitung-hitungan matematis ketersediaan anggaran. Pemkab enggan dicap mementingkan ego sendiri dengan mendirikan puspem megah hingga melupakan kewajiban menyejahterakan masyarakat.

Menurut dia, terbatasnya dana juga menjadi pengganjal utama dalam perjalanan membangun puspem. ‘’Murni bersumber APBD, tidak ada APBN atau DAK (dana alokasi khusus, Red),’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Edi menambahkan, dana yang dikucurkan pemkab Rp 300 miliar bila disandingkan ketercapaian saat ini tergolong murah. Dia menaksir bujet bisa menyentuh setengah triliun bila tidak melakukan efisiensi. Terutama dari segi pembebasan tanah. Meski harga yang dipatok warga melonjak, masih dalam batas wajar. Pun mereka dinilai pro dengan kebijakan puspem. ‘’Harganya tidak mahal,’’ ujarnya.

Akankah pembangunan puspem dilanjutkan oleh bupati terpilih? Edi menilai sangat mungkin. Pasalnya, perpindahan ibu kota ke Mejayan masuk rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) hingga 2024. Namun, terkait kepastiannya,  bergantung pada keputusan bupati yang baru. Bila dilanjutkan, belum tentu pelaksanaannya sama dengan yang dilakukan pendahulunya. Strategi pembangunannya bakal dijabarkan ke RPJMD baru. ‘’Juga kembali melihat ketersediaan anggaran,’’ katanya. (cor/isd)

 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close