AdvertorialNgawi

Minta PAPBD Fokus Tangani Dampak Pandemi

Lalui Empat Kali Perubahan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (PAPBD) Ngawi Tahun 2020 mulai dibahas dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat Senin (13/8). Ada yang tidak biasa dalam pembahasan PAPBD kali ini. Sudah ada empat kali perubahan atas penjabaran APBD Ngawi 2020 sebelum pembahasan Raperda PAPBD tersebut. ” Tapi memang harus diformalkan dalam bentuk Perda PAPBD,” kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto ’’Antok’’ Jatmiko.

Perubahan yang dimaksud berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19. Mulai dari penyesuaian anggaran, penyusunan, hingga upaya refocusing dan sebagainya. ‘’Selain itu, kemampuan anggaran pada perubahan APBD ini juga tidak sama seperti PAPBD tahun lalu,’’ ungkapnya.

Tahun ini, potensi anggaran dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sudah lebih dulu dimaksimalkan untuk pilkada. Besaran dana yang dialokasikan kurang lebih Rp 50 miliar. Di sisi lain, adanya penurunan pendapatan daerah kurang lebih sebesar 5 persen. ‘’Secara prinsip, kami selaku DPRD berharap agar kemampuan anggaran yang ada ini dimaksimalkan dengan baik demi kepentingan penanganan Covid-19,’’ tuturnya.

Penanganan tersebut mulai dari upaya pemerintah daerah memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, membantu para penderita, serta penanganan ekonomi yang diakibatkan pandemi tersebut. Melalui kemampuan anggaran PAPBD itu, DPRD berharap pemkab membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. ‘’Intinya, kami ingin penekanannya untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19. Terutama yang menyangkut ekonomi, perawatan, serta penyembuhan pasien dan sebagainya,’’ jelasnya.

Meski melalui berbagai tahapan pembahasan dan perubahan, Antok menilai kekuatan anggaran dalam PAPBD Ngawi tahun ini memang masih cukup besar. Namun, dia menyebut anggaran yang bersifat variable cost atau bisa digunakan untuk kebutuhan lain-lain hanya sekitar Rp 28 miliar. Sedangkan lainnya sudah tidak dapat diutak-atik lagi lantaran bersifat pasti. ‘’Jadi, yang akan didistribusikan ke setiap OPD (organisasi perangkat daerah, Red) nanti yang bersifat variable cost tersebut,’’ ujarnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
               
         
close