Advertorial

Menko Perekonomian Airlangga: Lindungi dan Tingkatkan Kualitas Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pandemi Covid-19 telah berdampak pada pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sejumlah negara. Tahun lalu saja jumlah penempatan PMI hanya sekitar 59 persen. Kondisi itu tentu berimbas terhadap penurunan remitansi sebesar 17,5 persen dibanding 2019.

Seiring berjalannya waktu jumlah penempatan PMI mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut. Serta diganti Keputusan Menaker 294/2020 tentang pelaksanaan penempatan PMI pada adaptasi masa kebiasaan baru. Meski begitu, tetap saja jumlah penempatan pekerja migran masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Pada Kamis (24/6) lalu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sowan ke Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertemuan itu membahas tentang perlunya penguatan kebijakan pelindungan PMI berikut keluarganya. Terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran pada masa pandemi Covid-19.

‘’Concern kami adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kami juga harus bisa memprediksi. Sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,’’ kata Airlangga.

Dia menambahkan harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong calon pekerja migran. Misalnya dengan pelatihan ketrampilan. ‘’Dengan upskilling melalui prakerja, calon PMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,’’ terang Ketua KPCPEN itu.

Berdasarkan data BP2MI terdapat sekitar 120.000 pekerja migran telah memanfaatkan program kartu prakerja selama 2020 lalu. Mereka diberikan program pelatihan serta kemungkinan fasilitasi bagi purna pekerja migran. Sesuai rencana 92 titik layanan pendampingan bagi purna PMI akan dibuka BP2MI di seluruh Indonesia.

Airlangga berharap layanan pendampingan itu dapat mendorong purna PMI untuk mengakses program kartu prakerja. Sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. ‘’Tentu itu akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan,’’ jelasnya.

Pada pertemuan tersebut turut hadir Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani. (don/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button