Advertorial

Menko Airlangga: Penguatan Halal Value Chain, Dukungan Pemerintah terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah

JOMBANG, Jawa Pos Radar Madiun – Ekonomi dan keuangan syariah global Indonesia berada pada posisi membanggakan. Sesuai catatan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 bahwa ekonomi Tanah Air berada di peringkat ke-4 dari 73 negara. Peringkat itu meningkat dibandingkan capaian 2018 lalu. Saat itu Indonesia berada di posisi ke-10.

Adapun SGIE Report 2020/2021 merupakan salah satu acuan penting yang fokus memberikan informasi dan analisis terkini dalam pengembangan ekonomi Islam global. Penyusunan laporan tersebut bekerja sama dengan Thomson Reuters.

Perlu diketahui bahwa aset keuangan syariah Indonesia pada 2019 lalu tercatat sebesar USD 99,2 miliar atau sekitar 3,44 persen dari total aset keuangan syariah global. Sejalan dengan itu kinerja sektor halal juga mampu menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa Covid-19.

Sementara itu, pada tahun lalu tercatat pertumbuhan Halal Value Chain (HVC) hanya mengalami kontraksi sebesar -1,72 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -2,07 persen.

‘’Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi bagian dari Global Halal Value Chain yang akan mempelopori penerapan Halal Traceability dan Halal Assurance System yang terpercaya,’’ kata Menteri Koordinator Bidang PErekonomian Airlangga Hartarto dalam acara percepatan inklusi keuangan bagi pondok pesantren dan halal bihalal X Aspirasi Para Lora dan Gus (Asparagus) secara virtual pada Jumat (11/6).

Selama ini pemerintah memang konsen mendukung pengembangan ekonomi syariah. Di antaranya melalui penguatan HVC yang fokus pada enam klaster industri potensial. Seperti makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi halal.

Airlangga mengungkapkan pemerintah telah mengajukan dua permohonan agar Indonesia bisa menjadi produsen hahal dunia. Permohonan itu berupa kawasan industri halal (KIH). Yakni di Kawasan Industri Modern Cikande di Serang, Banten dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo, Jatim. ‘’Saat ini proses keduanya sedang dalam tahap verifikasi oleh kementerian perindustrian,’’ ujarnya.

Di samping itu, menurutnya, potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia cukup besar. Sepanjang Triwulan I tahun 2021 tercatat ada sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang. Dari jumlah tersebut sekitar 44,2 persen di antaranya dianggap memiliki potensi ekonomi.

‘’Kolaborasi dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes perlu dilakukan. Baik antara regulator maupun stakeholders. Sehingga ponpes dapat mendorong terjadinya peningkatan keuangan inklusif seiring dengan peningkatan akses keuangan,’’ terang Airlangga.

Dengan begitu, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM supaya dapat naik kelas. ‘’Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,’’ tutur Ketua DNKI itu.

Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang dilaksanakan pemerintah melalui sekretariat DNKI. Antara lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri seperti pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program Pesantren Go Digital, kemudian implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri, pendampingan pelatihan digital marketing, dan juga pembiayaan syariah atau program One Pesantren One Product (OPOP) maupun Koperasi Pesantren.

Program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1.500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 sebesar Rp 21 miliar. ‘’Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,’’ ujar Airlangga.

Dalam acara tersebut dilakukan juga penandatangan nota kesepahaman dan dukungan pembiayaan KUR dengan PT Indomobil Prima Energi, PT Bank Syariah Indonesia, dan Koperasi Ponpes Bahrul Ulum.

Turut hadir dalam kesempatan itu secara virtual adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani, dan Presiden Direktur Indomobil Group Jusak Kertowidjojo. Sementara yang hadir secara fisik di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Pengurus Asparagus K.H. Agus Solachul Aam Wahib Wahab (Gus Aam), Ketua Majelis Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas K.H. M. Hasib Wahab, Ketua Umum Yayasan Ponpes Bahrul Ulum K.H. M. Wafiyul Ahdi, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar, serta perwakilan dari BUMN lainnya. (*/don/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button