Advertorial

Menko Airlangga Dukung Penuh Pencegahan Korupsi

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Ekosistem bisnis di masa pandemi Covid-19 menunjukkan ciri-ciri berupa iklim finansial yang bergejolak. Selain itu, terjadinya pengalihan fokus perusahaan ke mitigasi risiko kesehatan dan penanganan Covid-19 serta meningkatnya ancaman keamanan siber.

Kondisi tersebut dinilai rentan menimbulkan praktik penyuapan dan korupsi. ‘’Penting bagi perusahaan untuk menilai kembali risiko penyuapan dan korupsi serta mitigasinya,’’ ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech-nya di webinar bertajuk Managing The Risk of Bribery Amidst the Pandemic in the Private Sector, Selasa lalu (31/8).

Dia mengatakan, terkait penanganan krisis pandemi Covid-19, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk memberikan landasan hukum dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di bidang keuangan negara dan sektor finance.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Airlangga, pemerintah menggandeng semua stakeholders untuk memastikan seluruh kegiatan tersebut sesuai prinsip good governance, akuntabilitas, dan kepatutan bagi kepentingan rakyat. ‘’Berbagai lembaga internasional juga turut memberikan guidelines bagi sektor swasta untuk menjaga kepatuhan internal di era pandemi,’’ ungkapnya.

Lembaga Transparency International pada tahun lalu merilis beberapa poin yang bisa diikuti perusahaan untuk menjaga integritasnya. Yakni, memastikan telah memiliki kerangka asesmen risiko yang baik dan secara aktif diterapkan dalam menilai risiko korupsi yang muncul karena perubahan pola operasi era pandemi. ‘’Yang kedua adalah pentingnya keterlibatan langsung top management,’’ tuturnya.

Menurut dia, terkait hubungan dengan pemerintah, perusahaan juga harus mengambil peran dengan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Adanya berbagai pembatasan yang diterapkan terhadap aktivitas perusahaan demi mengurangi laju penularan virus juga menjadi peluang untuk me-review kebijakan dan prosedur pengendalian internal perusahaan.

Airlangga menambahkan, saat ini Indonesia sedang berada dalam momentum pemulihan ekonomi. Pada triwulan II tahun ini ekonomi nasional tumbuh 7,07 persen, tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage. ‘’Komitmen pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi kunci pendongkrak perekonomian,’’ tegasnya.

Pada sisi supply, lanjut Airlangga, semua sektor tumbuh positif dan menunjukkan perbaikan kinerja berkat membaiknya permintaan domestik. Pun, hingga semester I 2021 berbagai leading indicator terus menunjukkan prospek perbaikan.

Dengan terjadi kenaikan kasus aktif Covid-19 akibat varian Delta di akhir Juni lalu yang terjadi juga di negara-negara besar, kata dia, pencapaian target pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada efektivitas penanganan pandemi Covid-19. Hal itu menjadikan berbagai pembatasan dan disrupsi kembali muncul yang membuat risiko korupsi dan penyuapan juga meningkat.

Airlangga menuturkan, berbagai upaya pemulihan ekonomi sangat membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Mereka harus tetap menunjukkan integritas dan good governance guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim bisnis di Indonesia.

“Oleh karena itu, saya mendukung penuh kegiatan pencegahan korupsi. Ini sangat penting agar risiko korupsi dapat dikurangi, baik saat ini maupun di masa mendatang,’’ tutup Airlangga. (*/isd/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button