Mengapa Indonesia Harus Mampu Mengembangkan Sektor Kelautan – Sebagai negara maritim yang 70% luas daratannya adalah laut, tentu Indonesia memiliki banyak sumber daya laut. Namun, potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.
Menteri Kerjasama dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan masih ada peluang besar untuk mengembangkan sektor maritim di Indonesia. Karena hanya 4% investor yang tertarik di sektor kelautan.
Mengapa Indonesia Harus Mampu Mengembangkan Sektor Kelautan
“Sarjana Kelautan perlu memainkan peran yang lebih penting, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan bagi kelas menengah di bidang kelautan dan perikanan yaitu dapat memperluas jangkauan kesempatan kerja, menciptakan inovasi teknologi, menambah nilai produk dan adapt to change,” kata Menteri Tetten kemarin. Dikatakan di Jakarta.
Kkp Accelerate Edisi 03
Teten mengatakan lulusan kelautan harus mampu mengoptimalkan sumber daya perikanan dan kelautan serta memberikan kontribusi nyata bagi evolusi kewirausahaan di tanah air. Indonesia memiliki sumber daya laut yang unik dan keunggulan domestik.
“Norwegia punya salmon. Kita punya tuna, udang vannemi, rumput laut dan masih banyak produk lainnya. Jadi penting bagi ilmuwan untuk mengembangkan penelitian perikanan di kawasan laut ini. Sehingga kita bisa menguasai sumber daya laut kita,” tambah Teten.
Indonesia dapat mencontoh negara-negara seperti Australia, Inggris atau Korea Selatan karena memiliki pendidikan tinggi yang berperan dalam evolusi usaha mikro atau informal menjadi usaha yang berbasis inovasi teknologi ilmiah.
“Oleh karena itu sarjana harus mendorong evolusi kewirausahaan. Kita harus mulai mengembangkan produk yang bisa bersaing. Lulusan Iskindo harus memiliki keinginan untuk membangun negara ini berbasis sektor maritim. Saya harap kita bisa melakukan ini,” ujarnya.[ ]
Pengertian Ekonomi Maritim: Kegiatan, Peraturan, Dan Kesiapan Pemerintah
Lihat sumber artikel dari Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini merupakan kerjasama antara Co dan Warta Ekonomi. Artikel, foto, video, grafik dan seluruh isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi. Park, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (16/11/2018). Koleksi utama museum adalah rekonstruksi seukuran kapal Borobudur yang berlayar bolak-balik melintasi Samudera Hindia dari Jakarta ke Accra, Ghana pada tahun 2003-2004.
JAKARTA, – Di Indonesia, pemanfaatan dan pengelolaan hasil laut belum maksimal. Banyak kalangan menilai bahwa pemetaan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat merupakan kunci untuk memaksimalkan nilai ekonomi. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih dalam pemilihan presiden 2019 harus kembali fokus untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Kami mencatat pada 2018, hasil pengelolaan kelautan Indonesia hanya menyumbang 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini relatif rendah dibandingkan negara lain yang wilayah lautnya lebih kecil dari Indonesia, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Presiden Yayasan Ekonusa, Buster Maitar, dalam diskusi publik bertajuk “Masihkah Lautan sebagai Negara Poros Maritim?”, Mengukur Komitmen Calon Presiden 2019-2024. Di Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Padahal, potensi nilai ekonomi lautan mencapai 1,5 triliun dolar AS per tahun, atau 1,5 kali PDB. Selain itu, berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi 45 juta orang atau 35 persen dari total angkatan kerja. (, 8 Januari 2019)
Diskusi Pembangkitan Sektor Kelautan Dan Perikanan: Perkuat Komunikasi Capai Kelestarian Dan Kesejahteraan
Selain itu, kata Buster, harapannya melalui diskusi tersebut akan ada komitmen kuat dari kedua calon presiden dan wakil presiden untuk melindungi masyarakat laut dan pesisir.
Selasa (12/2/2019) di Jakarta “Apakah laut masih menjadi poros maritim bangsa?” Debat publik mengukur komitmen capres 2019-2024 bertema ini.
Pembahasan akan dihadirkan sebagai narasumber yaitu Son Diamar, Ketua Tim Kebijakan Kemaritiman Nasional; Ketua Departemen Ekonomi Kelautan dan Program Kebijakan Pusat Studi Sumberdaya Pesisir dan Ekonomi Kelautan IPB, Yudi Vahyudin; Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Dewan Presidium Zuckerman; dan influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Rusdinal Salim.
Dalam program aksi ekonomi maritim dua pasangan presiden-presiden, salah satunya menyebutkan pemetaan kawasan maritim. Menurut Anak, hal ini penting karena pengelolaan dan penataan ruang kawasan laut masih menjadi masalah.
Mengawal Masa Depan Perikanan Budi Daya Untuk Perikanan Nasional
Program aksi ekonomi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin akan memenangkan kedaulatan, antara lain menyelesaikan batas laut negara tetangga, menjaga laut dari pelanggaran kedaulatan, memberantas illegal fishing dan kegiatan illegal lainnya. . Sementara itu, duet Prabowo-Sandy mengatakan akan menyiapkan peta laut nasional.
“Dalam melakukan demarkasi wilayah laut, penting diketahui batas laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. Selain itu, penataan ruang laut mengacu pada pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Son.
KIARA mencatat, sejak 2015 hingga akhir 2018, ada empat belas provinsi di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K-P).
Menurut Sukarman, pembuatan perda ini akan menjadi entry point bagi investor untuk memanfaatkan kawasan pesisir. Selain itu, melemahkan posisi masyarakat pesisir dan nelayan yang memiliki hak konstitusional atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang nyata.
Kelautan Berkelanjutan Jadi Program Pemulihan Ekonomi Dunia
Perda ini sesuai dengan perizinan, pengelolaan dan zonasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil. Kelemahannya, aturan ini menimbulkan perdebatan tentang tata ruang dan zonasi pesisir.
“Terus terang gesekan, perampokan sudah sampai ke desa nelayan. Kalau ini terjadi, danau yang seharusnya ada di daratan menjadi kawasan pesisir. Ini menjadi entry point atau celah bagi investor untuk memanfaatkan kawasan pesisir. ,” kata Sukarman.
Peristiwa itu terjadi di kawasan pesisir kota Semarang sepanjang 22,71 kilometer. Dengan perda ini, kata Sukerman, investor bisa menguasai 60 persen pesisir, sedangkan masyarakat hanya 40 persen.
“Kami yakin pemerintah masih mengedepankan semangat industri perikanan, bukan semangat pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan di atas sumber daya laut,” kata Sukarman.
Perubahan Iklim, Satu Dari Banyak Tantangan Perikanan
Melihat situasi tersebut, pemerintah perlu memprioritaskan dan menjaga kantong-kantong produksi ikan untuk melindungi perekonomian masyarakat pesisir dan nelayan, tegas Sukarman. “Pemberdayaan masyarakat lokal adalah kunci untuk memberikan nilai tambah pada produk perikanan,” katanya.
Terkait hal tersebut, Program Aksi Ekonomi Maritim dari Joko Widodo-Maruf Amin Jodi mengatakan, pembangunan ekonomi maritim ditujukan untuk daya saing, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, duet Prabowo-Sandy mengatakan akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kota-kota pesisir.
Di saat yang sama, UD juga menceritakan hal yang sama. Menurutnya, jika pemberdayaan dijadikan sebagai ujung tombak, outputnya akan datang dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dalam ekonomi kelautan.
Nelayan menangkap ikan dari perahu sewaannya, di Pantai Gaung, Padang, Sumatera Barat, Kamis (17/1/2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan total produksi ikan Indonesia mencapai 38,3 juta ton pada 2019, meliputi produksi tangkapan, budidaya, dan rumput laut.
Empat Komoditas Laut Bisa Menjadi Unggulan Indonesia
“Misalnya, rumput laut produknya banyak. Jadi jangan langsung jual rumput laut tanpa diolah. Pemerintah harus memperkenalkan industri yang sesuai dengan kemampuannya. Salah satunya bisa jadi keripik untuk nilai tambah lokal,” kata Yudi. .
Jika ada industri lokal, masalah selanjutnya terkait infrastruktur maritim. Dalam hal ini fasilitas yang dibutuhkan adalah pelabuhan, tentunya pelabuhan yang akan dibangun adalah pelabuhan pusat. Namun, daerah terpencil harus memiliki koneksi lain untuk menjangkau industri lokal.
“Karena laut adalah masa depan negara untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pengusaha atau investor saja. Untuk mencapai hal tersebut perlu dibangun industri lokal yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat,” kata Yudi. Indonesia menerapkan ekonomi biru berdasarkan tiga pilar, yaitu lingkungan yang sehat dan stabil. laut, industri berbasis kelautan yang kompetitif, dan wilayah pesisir yang menarik.
Masih ingat dengan Konferensi Perubahan Iklim 2021 (COP26)? Indonesia dan Swedia sepakat untuk berlaku sebagai negara kepulauan
Nelayan Perlu Berkolaborasi Dengan Berkoperasi Agar Tangguh Kelola Sektor Kelautan
Ini adalah kunci di mana itu harus dioptimalkan. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan 65 persen luas wilayah Indonesia berupa laut.
Sistem ini telah diterapkan di Indonesia sejak disetujuinya pernyataan bersama oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Infrastruktur Swedia Thomas Enroth dan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim. / Wakil Perdana Menteri Swedia Pay Boland di Stockholm, Swedia pada bulan Oktober.
Sebuah konsep pembangunan yang menitikberatkan pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia. Konsep ini dapat menambah nilai rantai pasokan (
), langsung atau tidak langsung. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas lingkungan. tersedia di Indonesia
Refleksi Hari Laut Sedunia Dalam Upaya Meningkatkan Sikap Kritis Masyarakat Bangka Belitung Terhadap Ekosistem Laut
Padahal mempertimbangkan kelestarian ekosistem laut. Apalagi acara tersebut merupakan salah satu impian Pak Jokowi.
Berdasarkan laporan Bank Dunia terbaru bertajuk Sea for Prosperity: Reform for a Blue Economy in Indonesia, dijelaskan bahwa rekomendasi tersebut didasarkan pada upaya dan target yang telah ditetapkan pemerintah. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa masa depan sektor kelautan bergantung pada aset alam, yaitu ekosistem laut dan pesisir yang sehat. Di bawah ini adalah empat strategi utama yang diusulkan untuk transisi ke Indonesia
Sebenarnya, Indonesia telah lama mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan, namun implementasinya masih membutuhkan anggaran, sumber daya manusia dan rencana pengelolaan yang maksimal untuk menghindari kekurangan ikan, dengan batas produksi tinwell bergantung pada ilmu pengetahuan dan data yang memadai. .
Indonesia sedang mengembangkan rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi kawasan laut yang cocok untuk kegiatan ekonomi dan kawasan laut yang masih perlu dilindungi. Saat ini, integrasi antara rencana ruang maritim dan sistem perizinan usaha diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan zonasi, yaitu sistem.
Memiliki Empat Titik Strategis, Indonesia Mampu Menjadi Poros Maritim Dunia
. Sistem ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan dan kepatuhan rencana pembangunan, serta beberapa indikator yang mengukur kondisi sumber daya pesisir dan laut seperti kawasan mangrove dan kualitas terumbu karang.
Indonesia akan mencapai tujuannya memulihkan 600.000 hektar hutan bakau pada tahun 2025 dengan inisiatif konservasi yang lebih kuat. Kegiatan restorasi harus melengkapi langkah-langkah untuk mengurangi dan mencegah hilangnya habitat alami. 2. Integrasi
Mengapa indonesia harus mengembangkan perikanan pada air tawar, mengapa harus belajar bahasa indonesia, mengapa kita harus mengembangkan kerukunan beragama dalam kehidupan sehari hari, mengapa harus belajar matematika, mengapa harus cuci darah, mengapa harus sunat, mengapa indonesia harus mengembangkan sumber daya energi geothermal, mengapa kita harus membaca, mengapa kita harus bertobat, mengapa kita harus bersedekah, mengapa harus, mengapa harus menikah