Bupati Menulis

Menangkap Air

HARI Minggu tanggal 13 September 2020 kemarin, saya menerima surat dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan beberapa bupati yang wilayahnya masuk dalam wilayah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo seperti Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi. Isi surat tersebut mengundang untuk hadir dalam forum sinergitas antara Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan  BBWS Bengawan Solo dalam rangka penanganan dampak sungai Bengawan Solo.

Salah satu yang dibahas tentu persoalan pengelolaan air. Memang persoalan air Bengawan Solo pelik. Sungguh sangat pelik. Sejak dulu sampai sekarang tidak pernah selesai. Masyarakat Jawa Timur merasa kurang beruntung dalam hal pembagian air. Bagaimana tidak. Kalau musim penghujan, air sungai Bengawan Solo seperti dilepas. Akibatnya yang menderita adalah masyarakat Jawa Timur utamanya di aliran sungai. Menjadi banjir. Dan ini seperti siklus tahunan.

Sebaliknya, ketika musim kemarau tiba, dan masyarakat Jawa Timur sangat memerlukan air, justru sepertinya air ditahan. Akibatnya, ketika masyarakat memerlukan di kala musim kemarau, tidak kebagian air. Berkali-kali pertemuan dilakukan. Tetapi belum pernah menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua belah pihak.

Mungkin pertemuan yang dibangun selama ini, sepengetahuan saya, selalu pada tingkat kepala dinas. Sehingga tidak menghasilkan keputusan yang konkret. Oleh sebab itu, Jawa Timur yang diprakarsai oleh DPRD dan mengundang Pemda Jawa Tengah dalam hal ini gubernur akan saling bertemu.

Pertemuan rencananya akan dilaksanakan besok pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 di Surakarta. Pertemuan yang mengundang (dan mudah-mudahan dihadiri secara pribadi) ketua DPRD dan gubernur, baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah tersebut, tentu menarik untuk dicermati. Apalagi juga melibatkan pejabat BBWS yang memang mengelola DAS Solo. Yang jelas saya secara pribadi berencana akan hadir, mengingat Magetan juga sangat berkepentingan terhadap kewenangan dari BBWS Solo.

Gubernur Jawa Timur akan membahas tentang ”Bengawan Solo dalam Konteks sebagai Hajat Hidup Masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah.” Sedangkan gubernur Jawa Tengah akan membahas ”Penanganan dan Tarik Ulur Kewenangan Pengelolaan Sungai Bengawan Solo.” Sementara kepala BBWS Bengawan Solo materi yang akan disampaikan “Sinergitas Penanganan Problematika Sungai Bengawan Solo.”

Harapan saya, tentu pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang konkret dan memuaskan kedua belah pihak. Sehingga tidak selalu menggantung dan keberadaan Bengawan Solo ada yang merasa sangat menguntungkan salah satu pihak, dan merugikan pihak yang lain. Tentu ini sangat tidak baik dalam tata kelola air.

Pertemuan tersebut menurut saya juga cukup penting dilakukan. Namun, tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita mengelola air ketika panen air di musim penghujan, sehingga tidak kesulitan di kala musim kemarau. Sangat disayangkan, ketika musim hujan, air mengalir begitu saja. Tanpa ada usaha keras untuk menahannya.  Atau menangkapnya. Hal ini sering kita lupakan. Utamanya di Kabupaten Magetan, sungguh sangat saya rasakan.

Oleh sebab itulah, upaya ketika panen air (musim hujan) tiba harus dilakukan. Caranya bagaimana? Dengan membagi model penanganan. Magetan bagian atas dibuat waduk-waduk. Karena wilayahnya sangat memungkinkan, terdiri dari tanah pegunungan yang cukup curam sehingga sangat mungkin dibuat waduk-waduk. Dan terbukti di atas sudah ada Telaga Sarangan, Telaga Wakyu, Waduk Gonggang, dan beberap waduk yang lebih kecil.

Sedangkan yang di wilayah Magetan bagian tengah, bisa dibuat embung-embung. Beberapa embung telah dibuat. Malahan rencana tahun depan kalau tidak ada perubahan akan kita buat tiga embung. Tiga embung itu sebagai upaya kita bagaimana menangkap air ketika musim hujan sekaligus mengendalikan banjir.

Karena Kota Magetan walau berada di atas ketinggian, di beberapa tempat ternyata sudah mulai ada banjir. Walau tidak terlalu besar. Dan juga tidak terlalu mengganggu aktivitas warga. Karena sifatnya hanya temporer dan beberapa jam sudah surut. Menggenang jalan sudah pasti. Adapun titik-titiknya di sekitar Pasar Sayur dan juga Jalan Thamrin. Walaupun banjir tersebut tidak besar, namun upaya harus mulai dan terus dilakukan agar kelak tidak menjadi masalah yang serius.

Menurut hemat saya, embung-embung tersebut harus dibuat dalam jumlah yang banyak. Mengingat selama ini bila musim kemarau sudah mulai kekurangan air. Petani juga ingin mengintensifkan sawahnya ketika musim kemarau agar bisa tetap bisa ditanami. Karena selama ini masih banyak sawah tadah hujan ketika musim kamarau dibiarkan tetap terbengkelai “bera.”

Namun, bila mengandalkan biaya dari APBN atau APBD akan sangat terbatas. Sedang jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Magetan ada 235. Tentu akan memerlukan waktu yang lama bila pola pembangunan embung tetap sama. Oleh sebab itu harus ada cara lain yang mungkin bisa cepat mengatasi persoalan untuk memperbanyak embung tersebut.

Saya dan teman-teman mencoba mengajukan konsep agar pembangunan embung bisa diperbanyak. Salah satu caranya dengan sharing. Pemerintah desa menyediakan tanah dan anggarannya. Sedang pemerintah Kabupaten Magetan menyediakan alat berat dan operasionalnya. Agar biaya juga tidak terlalu besar, maka tanah yang dipakai bisa tanah bengkok. Beberapa desa sudah mengajukan dengan model, tanah bengkok yang dulu milik perangkat yang sengaja dikosongkan (tidak diisi jabatannya) bisa digunakan dan dipersiapkan untuk pembuatan embung.

Embung tentu sangat tepat untuk wilayah Kabupaten Magetan wilayah tengah. Sedang bagian bawah, akan lebih tepat bila menggunakan air tanah. Tentu penggunaannya tetap diatur sedemikian rupa agar sumber air tanah tetap bisa lestari sampai kapan pun. Tidak boleh semaunya sendiri.

Agar air tanah tetap lestari tentu harus ada upaya. Salah satunya selain upaya yang lain adalah pembuatan sumur resapan. Selama ini juga sering kita lupakan. Bayangkan kantor-kantor pemerintah di Kabupaten Magetan awalnya hampir tidak ada sumur resapan sama sekali. Oleh sebab itu saya perintahkan agar setiap kantor pemerintah untuk segera dibuat sumur resapan.

Saya lebih senang lagi ketika pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, harus jadi mentor untuk tugas akhir Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan yang kebetulan sebagai peserta Diklat PIM II di Surabaya. Topik yang dibahas dalam proyek perubahannya adalah pembuatan sumur resapan dalam rangka mengendalian banjir di daerah permukiman. Dalam proyek perubahannya, diprogramkan bagaimana program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Artinya, saya tidak sendirian ketika mencoba menginisiasi bagaimana cara menangkap air ketika kita panen air. Ada sebuah konsep proyek perubahan yang telah dibuat oleh Sekretaris daerah Kabupaten Magetan yang kebetulan latar belakangnya seorang teknik sipil.

Sumur resapan menjadi sangat penting, karena suka tidak suka, dengan semakin banyaknya permukiman akan mengurangi area resapan air. Salah satu caranya dengan kampanye pembuatan resapan air. Tentu kalau hanya kampanye kurang mempunyai kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, kita buatkan ketentuan setiap izin IMB harus ada persyaratan pembuatan sumur resapan. Utamanya bagi para pengembang perumahan.

Kita boleh berharap terhadap hasil pertemuan yang membahas aliran sungai Bengawan Solo. Namun, sudah puluhan tahun belum pernah memuaskan semua pihak. Waktu yang demikian lama tersebut kalau seandainya digunakan “menangkap air” ketika panen air dengan membuat embung dengan model sharing, sumur resapan dan program lainnya juga tak kalah pentingnya. Semoga hal ini menyadarkan kita semua. (*)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button