Madiun

Menang Lelang Manual, Bayar Jaminan Rp 1 M

STATUS PT Bumi Jati Mongal Permai (BJMP) sebagai pihak pengelola parkir tepi jalan umum di Kota Karismatik dipertanyakan. Karena sesuai hasil penelusuran yang dilakukan tim peneliti Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) mendapati bahwa perusahaan asal Kabupaten Madiun itu tidak mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan parkir. ’’Sebaliknya PT BJMP merupakan rekanan (yang bergerak) di bidang konstruksi atau konsultan bangunan,’’ kata Ketua LSM WKR Budi Santosa kemarin (15/2).

Selain itu, berdasar informasi yang dihimpun dari badan pengelolaan keuangan  dan aset daerah (BPKAD), penentuan pihak pengelola parkir tepi jalan umum tersebut melalui proses lelang manual. Serta dalam perjalanannya sempat dilakukan lelang dua kali. Karena pada saat lelang pertama dibuka tidak ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi. ’’Karena kami mensyaratkan terkait dengan lelang itu harus punya jaminan,’’ ujar Kabid Akuntansi dan Aset BPKAD Kota Madiun Sidik Muktiaji.

Dia mengungkapkan bahwa nilai jaminan minimal uang yang menjadi syarat peserta lelang adalah Rp 1 miliar. Tapi, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dokumen hingga menyertakan saldo rekening tabungan tidak ada satu pun pihak yang memenuhi syarat. ’’Sehingga kami harus melakukan lelang ulang,’’ tuturnya.

Sidik mengatakan, pada saat lelang kedua itu syarat harus menyertakan nilai jaminan diturunkan menjadi Rp 500 juta. Hasilnya, terdapat tiga peserta lelang yang mendaftar. Mereka adalah PT Bumi Jati Mongal Permai, CV Prabakara Sejahtera, dan CV Madiun Cipta Advertising. ’’Kami ambil peserta yang berani menawar tinggi,’’ terangnya.

Berdasar dokumen pengumuman pemenang, PT BJMP berani menawarkan setoran pendapatan asli daerah (PAD) kepada pemkot sebesar Rp 3,2 miliar. Sedangkan, CV Prabakara Sejahtera sebesar Rp 3,19 miliar serta CV Madiun Cipta Advertising hanya Rp 3,17 miliar. ’’Proses lelang sendiri sudah berakhir pada akhir Desember 2018 lalu,’’ katanya.

Pihaknya memang sengaja menetapkan harus ada syarat nilai jaminan supaya peserta yang ikut lelang memenuhi kualifikasi. Tapi, Sidik juga tak mengesampingkan pemeriksaan dokumen pendukung lainnya. ‘’Mengelola parkir itu kan besar. Terus seumpama tidak ada jaminannya dan nggak mau setor bagaimana nanti? Itu kenapa sebabnya kami sertakan harus ada jaminan,’’ jelas Sidik.

Dalam kesempatan itu, Sidik juga mengungkapkan tidak tahu-menahu soal adanya kemungkinan tim sembilan DPRD maupun dinas perhubungan (dishub) yang berencana merevisi PAD retribusi parkir tersebut.

Menurut dia, itu sudah di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai panitia lelang. Yang jelas, dalam penetapan target setoran PAD oleh pihak ketiga pengelola parkir tepi jalan umum itu telah dilakukan kajian sebelumnya. ‘’Dan, waktu itu dishub juga mengundang TP4D dalam pembahasan soal kajian tersebut,’’ ungkap Sidik.

Sementara itu, saat ditemui di sela agenda RKPD di gedung diklat, Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) kembali berharap masalah tersebut bisa diselesaikan di tingkat manajemen PT Bumi Jati Mongal Permai.

Berbeda dengan Kepala Dishub Kota Madiun Ansar Rosidi. Dia mengungkapkan pihaknya belum mengetahui sejauh mana kebijakan yang nantinya akan diambil. Namun, kebijakan harus sesuai dengan mekanisme yang ada antara eksekutif dan legislatif. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat terlindungi oleh kebijakan pemerintah. Sementara ini jukir dikelola seluruhnya oleh PT BJM. ‘’Makanya itu kan dilakukan penelitian ya secara cermat untuk mengambil suatu keputusan dan kebijakan,’’ katanya. (her/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button