Advertorial

Mempercepat Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia Melalui Investasi dan Kolaborasi Global

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kerja sama praktik tata kelola pemerintahan terjalin antara Indonesia dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Kesepakatan itu bermula ketika delegasi Indonesia diundang ke kantor pusat OECD di Paris dalam rangka pengembangan sektor energi bersih pada awal 2019 lalu.

Kemudian di penghujung 2019, pemerintah dan OECD meluncurkan program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia. Adapun salah satu kegiatannya berupa penyusunan Clean Energy Finance and Investment (CEFI) Policy Review of Indonesia.

Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi implementatif bagi Indonesia guna mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu juga mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan Indonesia. ‘’Saya mengapresiasi OECD yang telah menyusun laporan ini yang secara komprehensif menggambarkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,’’ ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara webinar Peluncuran Laporan Tinjauan OECD terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (28/6) secara daring dan luring.

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030 yang sejalan dengan konsep pemulihan dan pembangunan kembali yang lebih baik menemui momentumnya, karena saat ini merupakan kesempatan terbaik berkolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Mengubah komitmen menjadi rangkaian aksi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, tidak hanya sekadar mengandalkan dana APBN. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia harus memiliki fokus strategi yang bukan saja dapat mengurangi tingkat emisi, tetapi juga untuk membuka dan mengoptimalkan potensi energi bersih yang ketersediaannya melimpah untuk menarik investasi.

‘’Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan semua tantangan sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,’’ ucap Airlangga.

Dalam mendukung pembiayaan infrastruktur strategis termasuk energi bersih, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan juga menetapkan UU Cipta Kerja yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi. Sistem baru Online Single Submission (OSS) yang akan diluncurkan juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat kemudahan berusaha.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menyampaikan berbagai upaya Pemerintah dalam mengatasi tantangan pandemi Covid-19, diantaranya melalui pemberian program bantuan sosial, insentif untuk aktivitas bisnis UMKM dan korporasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui Kartu Prakerja. Sementara itu program vaksinasi yang dijadikan sebagai game changer terus dioptimalkan dan telah berhasil mencapai angka tertinggi 1,3 juta dosis pada 26 Juni 2021.

Menko Airlangga juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kontribusi pihak-pihak yang turut berperan dalam penyelesaian laporan tersebut. ‘’Terutama rekan-rekan di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, OJK, DEN, PT PLN, PT SMI, serta asosiasi di sektor energi bersih dan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya,’’ terang Airlangga.

OECD diharapkan tidak hanya berhenti di pemberian rekomendasi, tapi juga dapat terus memberikan dukungannya terutama dalam hal berbagi praktik dan pengalaman terbaik serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

‘’Yang terpenting, saya mendorong negara-negara OECD untuk yakin dalam membiayai dan berinvestasi di proyek energi bersih di Indonesia, saya harap semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif untuk mempercepat pembangunan rendah karbon di Indonesia,’’ tutur Airlangga.

Turut hadir dalam acara webinar ini diantaranya Duta Besar Denmark Lars Bo Larsen, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, serta pejabat eselon I dari Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. (don/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button