Ngawi

Megawati Restui Ony-Antok

Rekom Telah Ditandatangani, Tinggal Tunggu Penyerahan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pasangan Ony Anwar dan Dwi Rianto ’’Antok’’ Jatmiko hampir pasti berpasangan sebagai kandidat calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) pada Pilkada Ngawi tahun ini. Kabar yang beredar, rekomendasi untuk pasangan tersebut telah ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Rekomendasi itu tinggal menunggu diserahkan secara resmi kepada pasangan tersebut. ‘’Sudah ditandatangani ibu ketua umum, tapi penyerahannya masih menunggu momen yang tepat,’’ kata Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP Jawa Timur Budi ’’Kanang’’ Sulistyono Minggu (2/2).

Kanang menjelaskan, akhir pekan lalu semua pengurus DPD diundang untuk membahas rekomendasi pasangan calon kepala daerah yang akan maju pilkada tahun ini. Hasilnya, DPP akan membagi beberapa kelompok daerah yang bakal menerima rekomendasi.

Kelompok pertama, lanjut pria yang juga menjabat bupati Ngawi aktif itu, ditandatangani akhir Januari lalu. ‘’Kebetulan di Jawa Timur hanya satu, yaitu Ngawi. Berikutnya masih belum jelas,’’ ujar Kanang.

Wajar jika rekomendasi untuk Ngawi masuk kelompok pertama. Sebab, dibanding daerah lain, Ngawi dinilai yang paling siap. Baik dari segi pasangan maupun partai pengusung dan pendukungnya. ‘’Dari sisi persyaratan, kami memiliki 21 kursi, sudah lebih dari cukup untuk mengusung calon,’’ tegas Kanang.

Dia menyebut, potensi sejumlah partai lain bergabung dan mendukung pasangan Ony-Antok juga menjadi pertimbangan DPP memilih Ngawi untuk mendapatkan rekomendasi lebih dulu. Belum lagi, hasil survei menunjukkan pasangan Ony-Antok paling menonjol dibanding kandidat lainnya. ‘’Di luar Mas Ony dan Mas Antok itu tidak ada, atau ada tapi tidak signifikan (hasil survei),’’ ucapnya.

Kanang menambahkan, dalam rapat yang digelar Jumat lalu (31/1) itu juga sempat dibahas kelompok kedua dan ketiga yang bakal menerima rekomendasi. ‘’Yang berikutnya akan masuk kelompok dua ditentukan pertengahan Februari ini. Sedangkan kelompok ketiga kemungkinan akan diputuskan Maret nanti,’’ tuturnya. ‘’Semua kan butuh pertimbangan. Kalau memang (daerah) tidak ada pergerakan di lapangan ya nanti kebijakan itu akan diambil alih DPP,’’ imbuhnya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
               
         
close