Madiun

Megawati Pecat SM

MADIUN – Perkara jual beli jabatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Madiun menghentikan karir politik Supiyah Mangayu Hastuti (SM). Sebab, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat keanggotaan wakil rakyat dari dapil Kartoharjo itu. Surat yang diteken ketua umum (ketum) partai berlambang banteng moncong putih Megawati Soekarnoputri itu membawa konsekuensi SM terdepak dari perintis -sebutan gedung DPRD. ‘’Sudah diberhentikan dari partai,’’ kata Ketua Fraksi PDIP Andi Raya Bagus Miko Saputra kemarin (19/4).

Tutik -sapaan akrab SM- tersengat perkara penggelapan dan penipuan jual beli jabatan di BLUD Kota Madiun pada 2016 bersama Endang Wahyuningrum (EW), yang lebih dulu dipecat Demokrat dan DPRD Kota Madiun. Badan Kehormatan (BK) yang saat itu diketuai Armaya merekomendasikan pemberhentian untuk kedua politisi itu karena terbukti melanggar kode etik dan tata tertib (tatib) dewan. ‘’Sikap PDIP sama (dengan Demokrat, Red), memberhentikan (SM) dari keanggotaan parpol,’’ ujar Andi.

Ada tiga surat yang diserahkan DPC PDIP Kota Madiun kepada Ketua DPRD Istono. Selain lampiran berupa surat pemberhentian dari DPP, juga ada surat pemberhentian terhadap SM dari DPC dan DPD. Menurut Andi, ketiga lampiran surat itu sengaja diserahkan pada institusinya sebagai tindak lanjut pemecatan SM di tingkat partai. ‘’Otomatis kelanjutannya adalah pemberhentian dari DPRD,’’ imbuh pria yang juga anggota Komisi III DPRD itu.

Surat pemecatan SM dari keanggotaan DPRD diterima pekan ini. Saat itu juga SM resmi tak lagi menjadi anggota partai berlambang banteng moncong putih. Proses pemberhentian SM tidak berhenti di tingkat partai. Kata Andi, paling lambat proses pemberhentian SM dari DPRD dapat dilakukan pekan depan. Sebab, pekan ini DPRD masih dalam masa reses. ‘’Tindak lanjutnya kemungkinan minggu depan setelah reses. Juga sudah ada pengganti yang akan masuk melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW), tapi fraksi belum menerima (usulan namanya, Red),’’ terang Andi.

Ketua DPRD Istono membenarkan telah menerima tiga surat dari PDIP pada Rabu lalu (18/4). Setelah sebelumnya menerima telepon dari Sekretaris DPC PDIP Widodo berkaitan dengan surat pemecatan SM dari PDIP. Ketiga surat tersebut, kata Istono, dibutuhkan sebagai penguat usulan pemberhentian SM dari DPRD. Sebelumnya pada Maret lalu, DPRD sudah berkirim surat kepada Gubernur Jatim Soekarwo terkait langkah pemberhentian SM dari DPRD. ‘’Surat dari PDIP itu sebagai penguat usulan,’’ ujarnya.

Hanya saja, hingga kemarin belum ada jawaban dari gubernur terkait nasib SM. Padahal sejak Maret lalu tidak ada lagi upaya hukum yang ditempuh SM untuk pencopotannya dari keanggotaan DPRD. Mengingat MA menolak kasasi yang diajukan SM terkait sanksi pemecatan dari BK pada 2016 lalu. Beruntung bagi SM, kendati sudah direkomendasikan untuk dipecat sejak dua tahun lalu, namun Gubernur Jatim Soekarwo  belum memberikan jawaban kendati secara administrasi sudah memenuhi syarat. Sehingga SM masih berstatus anggota DPRD. ‘’Karenanya gaji dan fasilitas masih melekat,’’ ungkap Istono.

Istono tak tinggal diam menyusul diterimanya surat dari PDIP. Selain mengirimkan lampiran pemberhentian SM dari PDIP sebagai penguat pengesahan pemecatan dari gubernur, pihaknya kemarin langsung menghubungi pemprov. Informasi yang diterimanya, surat usulan pemecatan sejak sebulan lalu itu sedang dalam pertimbangan Pakde Karwo-sapaan Gubernur Soekarwo. ‘’Informasinya sudah ada di meja gubernur. Tinggal menunggu pengesahan itu, maka otomatis putusan BK untuk pemecatan SM bisa dilaksanakan. Untuk PAW-nya, itu kebijakan partai,’’ pungkasnya. (naz/c1/pra)

 

 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button