Madiun

Mayday, Ratusan Orang Kehilangan Pekerjaan

May Day, Buruh Tak Turun Jalan Hindari Kerumunan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – 865 pekerja menganggur. Catatan Disnaker Kota Madiun hingga Kamis (30/4), 745 pekerja dirumahkan dan 120 pekerja di-PHK. Mereka kebanyakan pekerja di sektor hotel, restoran, ritel, dan perusahaan telekomunikasi. ‘’Untuk pekerja di perusahaan BUMN, ada pengurangan dan pembagian jam kerja dalam tiga sif,’’ kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun Suyoto.

Solusi yang ditawarkan pemerintah sejauh ini berupa pembagian kartu prakerja. Pendaftarannya kini sudah memasuki gelombang ketiga. Pendaftaran dibuka sepekan sekali. ‘’Pendaftar mulai berkurang pada gelombang ketiga ini. Sebelumnya yang minta pendampingan ke disnaker mencapai 125 orang per hari. Sekarang tinggal 25 orang per hari,’’ urainya.

Penurunan permintaan pendampingan ini menandakan masyarakat sudah bisa mendaftar sendiri. Di kota ini, gelombang pertama menjaring 14 pendaftar dan gelombang kedua terjaring 32 pendaftar. Tentu, jumlah kelolosan itu masih terpaut jauh dari total jumlah yang telah dirumahkan atau pemutusan kerja di lapangan. ‘’Seharusnya peserta yang lolos prakerja sudah bisa mencairkan dana insentif bulanan dan mengikuti pelatihan. Tapi, itu pemerintah pusat yang bertanggung jawab,’’ terangnya.

Penerima kartu prakerja berhak menerima bantuan Rp 3.550.000. Perinciannya, untuk biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta dan Rp 2,4 juta yang diberikan sebagai insentif selama 4 bulan. ‘’Setiap bulan dapat insentif Rp 600 ribu. Sisanya insentif survei kepekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei. Tiap peserta total mendapat Rp 150 ribu,’’ urainya.

Hari Buruh Internasional
TAK ada aksi memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) hari ini (1/5). Serikat buruh Kota Madiun sepakat meniadakan demi mematuhi kebijakan physical distancing. Menghindarkan potensi kerumunan orang di masa pandemi ini. ‘’Mari menyikapi situasi serbasulit ini dengan bijak,’’ ajak Suyoto.

Pandemi menyulitkan buruh maupun perusahaan karena pendapatan yang turun signifikan. ‘’Toh semua perusahaan tak ingin mengurangi buruhnya jika kondisinya baik-baik saja,’’ lanjutnya.

Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau (FSB Kamiparho) Kota Madiun juga menyatakan sikap sama. May Day 2020 ini tak disambut dengan aksi seperti tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kami lebih baik menyelamatkan anggota keluarga dari bahaya Covid-19. Daripada memaksakan diri harus turun aksi May Day. Masih ada agenda lain yang bisa dilakukan pascawabah ini berakhir nanti,’’ kata Ketua FSB Kamiparho Kota Madiun Samsu Ilyasa.

Kendati tidak merayakan May Day, Samsu berharap DPR RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law dan lebih fokus penanganan Covid-19. ‘’RUU Omnibus Law sangat berdampak pada kesejahteraan buruh. Regulasinya memangkas hak dasar buruh seperti upah, status kerja, pesangon, dan sebagainya,’’ ungkapnya.

Samsu menegaskan, RUU Omnibus Law sangat menguntukan pengusaha ketimbang buruh. Jika telah disahkan menjadi UU, buruh semakin rentan PHK. Karena pengusaha semakin mudah mempekerjakan dengan sistem kontrak atau outsourcing. PHK mudah dilakukan dengan alasan habis kontrak. Pun, pengusaha tak lagi memikirkan pesangon karena statusnya bukan buruh tetap. ‘’RUU ini juga bakal memberikan kemudahan bagi investor untuk membangun perusahaannya tanpa harus melalui izin lingkungan. Ini berdampak buruk bagi kelangsungan sumber daya alam,’’ paparnya. (mg3/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close