Bupati Menulis

 Matang Dimulai dari  Daerah

GEGAP gempita Pilkada serentak 2020 sudah terasa di mana-mana, tepatnya nanti dilaksanakan tanggal 23 September 2020. Maklum hampir separo daerah otonom akan melaksanakan Pilkada. Menurut data Kemendagri, ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Adapun rinciannya 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.

Kalau membandingkan atmosfer Pilkada semacam ini tidak terjadi pada pemerintahan sebelum reformasi. Seperti dua kutub politik pemerintahan di daerah antara era Orde Baru dan Reformasi kalau ingin membandingkannya. Pada era Orde Baru politik sentralistis tentu sangat kental. Memang sudah menjadi pilihan rezim waktu itu. Tentu rezim yang berkuasa berdalih belajar dari fakta sejarah sebelumnya. Daerah sengaja dibuat sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Karena ketergantungan itulah menjadikan inisiatif maupun inovasi seakan terhenti di daerah.

Pimpinan daerahnya yang menentukan pemerintah pusat. Tidak ada gegap-gempita pilkada. Wajar bila selalu lebih taat kepada pemerintah atasnya dibandingkan dengan kepentingan daerah atau masyarakatnya. Seringkali baju yang dipakai adalah untuk kepentingan umum. Semata-mata salah satu cara untuk taat kepada pemerintah di pusat. Cara itu diyakini dapat meredam konflik, seperatis, teroris, upaya pemisahan diri dan tentu masih banyak lagi alasan yang bisa dipakai.

Bayangkan hampir semua pemerintah daerah baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota anggaran belanja daerahnya 90% dari pemerintah pusat. Kalaupun ada program-program dari pemerintah pusat akan dieksekusi oleh kantor-kantor yang merupakan kepanjangan tangan dari kementerian yang notabene adalah aparat pemerintah pusat. Coba bayangkan, dulu jaman Orde Baru ada Kantor Tramingrasi, Kantor KB, Kantor Penerangan, Kantor Tenaga Kerja, dan masih ada lagi. Tentu semua program kantor yang ada di kabupaten/kota adalah program pemerintah pusat.

Demikian juga di provinsi hampir sama saja dengan kondisi kabupaten/kota. Pada masa itu di provinsi ada banyak kantor wilayah (kanwil) yang merupakan kepanjangan tangan dari aparat kementerian di provinsi. Ada kanwil transmigrasi, kanwil tenaga kerja, kanwil pariwisata, kanwil perdagangan dsb. Tentu program yang muncul adalah program dari pemerintah pusat. Inisiatif dan inovasi juga tentu terbatas.

Kurangnya inisiatif, inovasi menjadikan kebutuhan riil daerah hampir kurang terakomodir. Daerah tidak lagi menarik untuk menjadi apa saja. Karena ekosistem membuat semua hal menjadi kurang berkembang. Tidak heran kemudian semua hal ada di Jakarta. Sehingga setiap orang berlomba mengadu nasib ke Jakarta. Mencari pekerjaan ke Jakarta. Ingin berkarier ke Jakarta. Ingin kaya ke Jakarta. Ingin terkenal juga ke Jakarta. Wajar kemudian Jakarta menjadi kota impian. Untuk itu kalau ingin sukses harus ke Jakarta. Tidak mungkin tetap berkutat di daerah.

Kita bisa lihat, untuk jabatan politik para pembantu presiden seperti menteri saja adalah orang-orang yang berkarir di Jakarta. Jarang sekali orang berkarier dari daerah yang kemudian menjadi menteri waktu era Orde Baru. Saya mencatat yang menjadi langganan, hanya Aceh dan Papua. Kedua daerah itulah yang kemudian menjadi langganan jadi menteri karena faktor politis.

Seperti Aceh yang waktu itu masih bergolak, seringkali pejabat daerah tersebut diangkat jadi manteri. Atau setidaknya pejabat tinggi negara. Kalau tidak gubernurnya atu rektor universitas Syah Kuala. Sehingga kalau menjabat kedua jabatan itu, waktu pergantian kabinet bisa berharap menjadi salah satu pejabat tinggi negara.

Prestasi dari daerah hampir tidak muncul. Karena memang pimpinan daerah sangat sedikit diberikan ruang untuk berinovasi. Sehingga salah satu akibatnya adalah jarang sekali ada pimpinan daerah yang memiliki prestasi menonjol. Salah satu yang menonjol pimpinan daerah yang berprestasi adalah Bupati Trenggalek Sutran yang membawa daerahnya maju karena inisiatip untuk menaman cengkeh. Karena dianggap berhasil menjadikan Kabupaten Trenggalek sebagai penghasil cengkeh akhirnya diangkat sebagai Gubernur papua.

Setelah Orde Baru tumbang dan kemudian era reformasi muncul semua berbalik. Tuntutan daerah untuk diberikan otonomi demikian kuat. Dari kuatnya desakan tersebut sampai-sampai ada ancam-mengancam segala. Kalau tidak diberikan otonomi atau dimekarkan akan merdeka. Bagaimana kita merasakan pada awal reformasi waktu itu muncul desakan segera diberikan otonomi yang luas. Semua yang berbau Orde Baru harus diganti.

Terbukti kemudian, munculnya provinsi dan kabupaten/kota yang baru di era awal reformasi adalah memenuhi tuntutan itu. Akibatnya begitu banyak provinsi yang kemudian dipecah menjadi provinsi baru. Pada waktu Orde Baru jumlah provinsi baru ada 27. Namun setelah reformasi, sampai dengan era pemerintahan SBY menjadi 34. Tentu penambahan yang menjadi rekor adalah jumlah kabupaten/kota yang demikian fantastis. Sejak reformasi saja jumlahnya menjadi berlipat-lipat.

Kalau kita hitung sejak reformasi selama sepuluh tahun, setidaknya telah dibentuk 217 daerah otonom baru. Terdiri dari 8 provinsi, 175 kabupaten dan 34 kota. Sehingga saat ini kita memiliki 34 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia. Pertumbuhan yang demikian cepat, dengan segala dampak negatif menjadikan perlunya dikaji ulang untuk pembentukan daerah otonom baru. Karena faktanya dari berbagai kajian beberapa daerah otonom baru kurang efektif. Banyak yang kemudian APBD habis untuk belanja rutin saja. Sedang belanja pembangunan yang semestinya untuk kepentingan masyarakat malah mendapatkan porsi jauh lebih sedikit. Dari situlah kemudian dilakukan kebijakan moratorium untuk pembentukan daerah otonom baru. Karena faktanya memang sangat membebani anggaran negara.

Sampai dengan saat ini saja sudah ada proposal sejumlah 225 daerah otonomi baru dari berbagai daerah di Indonesia. Malahan keterangan dari Komisi II DPR RI hampir setiap pekan ada usulan pembentukan daerah otonom baru. Tentu tidak salah untuk memperjuangkan dengan usulan tersebut. namun juga perlu kajian yang mendalam terhadap kemampuan keuangan negara dan manfaatnya. Utamanya untuk kesejahteraan rakyat.

Keleluasaan daerah untuk mengurus rumah tangganya secara luas tentu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan sebuah keniscayaan. Pemberian otonomi di kabupaten/kota adalah tepat. Titik berat otonomi tidak dipilih di provinsi salah satu pertimbangannya waktu itu adalah, apabila diletakkan di provinsi, sedang provinsi menjadi kuat dikhawatirkan akan memisahkan diri. Itulah yang dikawatirkan waktu itu. Tentu setiap kebijakan pasti ada sisi baik dan buruknya.

Dengan titik berat otonomi di tingkat kabupaten/kota salah alasan tentu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang jelas yang tahu betul terhadap kepentingan masyarakat adalah pemerintah yang di bawah yaitu kabupaten/kota. Ibaratnya, karena kedekatan itulah, sehingga apabila daun jatuh akan tahu. Setiap persoalan yang muncul pemerintah daerah segera dapat mengatasinya.

Apalagi setelah dipilihnya secara langsung pejabat politik yang ada di daerah seperti yang terjadi saat ini. Sepertinya semua pimpinan daerah berlomba untuk melakukan inisiatip membangun. Untuk dekat dengan masyarakat. Dengan berbagai kelemahannya, model otonomi luas pada akhirnya terbukti banyak lahir inovasi dari perbagai daerah. Lahir akhirnya pemimpin yang dapat memajukan daerahnya. Banyak kemudian muncul pemimpin baru yang matang dari daerah. Pelayanan kepada masyarakat terus dibenahi. Pemerintah pusat tinggal memberikan arah kebijakan yang perlu dieksekusi daerah dengan mempertimbangkan faktor kearifan lokal.

Mudah-mudahan Pilkada serentak yang akan dihelat tahun ini menghasilkan pimpinan daerah yang inovatif. Sehingga dapat menghasilkan pimpinan yang matang. Siapa tahu rute pimpinan nasional dari daerah menjadi alternatif. Pengalaman sudah dimulai. terpilihnya Jokowi menjadi tonggak baru bahwa pimpinan politik harus membuktikan keberhasilannya dalam mengelolan pemerintah dari daerah. Dimulai dari Walikota Solo, Gubernur DKI kemudian dipilih menjadi Presiden. Apakah rute ini akan menjadi baku? Wallahu a’lam bishawab.

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
               
         
close