Madiun

Masuk Penjara, Tolak Tanda Tangani Berita Acara

Kajari Eksekusi Eks Ketua-Anggota Panwaslu Kota Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun mengeksekusi dua mantan komisioner panitia pengawas pemilu (panwaslu) setempat ke Lapas Kelas I Madiun Selasa (23/6). Keduanya Agung Harijadi (AH) yang dulu menjabat ketua dan Urip Widodo Marhaendrawan (UWM) yang dulu sebagai anggota Panwaslu Kota Madiun. Mereka terjerat kasus penyalahgunaan dana panwaslu pada Pilkada Kota Madiun dan Pilgub Jatim 2013.

Kasi Pidsus Kejari Kota Madiun Toni Wibisono mengatakan, eksekusi para terpidana dilakukan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mereka divonis hukuman empat tahun penjara. Selain pidana penjara, Agung dan Urip juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. ‘’Sebelum kita bawa ke Lapas Kelas I Madiun, keduanya menjalani rapid test terlebih dahulu,’’ kata Toni.

Dia menegaskan, keduanya terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Terkait penolakan tanda tangan oleh terpidana, pihak jaksa akan membuatkan berita acara. Terpidana juga diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut. ‘’Nanti akan dibuatkan berita acara,’’ lanjutnya.

Sementara itu, Agung Harijadi menyatakan penolakan tanda tangan berita acara itu karena dirinya menilai ada ketidakadilan pada proses hukum. Dia pun berusaha mengajukan PK dengan dukungan dan masukan dari penasihat hukumnya. ‘’Kami hanya minta keadilan. Kalau aparat negara saja nggak adil bagaimana dengan rakyat kecil?’’ kata Agung.

Disebutnya, ada nama Ayu Nuryanti (bendahara) dan M. Choirul (sekretaris) yang turut serta dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara tersebut. Kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan ini sekitar Rp 315 juta. Pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) dan kedua di Pengadilan Tinggi (PT), masing-masing divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Saat mengajukan banding, majelis hakim justru menjatuhkan putusan hukuman lebih berat.

Ratna Indah Pristiwati, penasihat hukum terpidana, menyatakan adanya ketidakadilan terhadap kliennya. Saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan kasasi dari MA untuk nantinya bakal mengajukan PK. ‘’Kami tunggu salinan putusan itu keluar, nanti kami tindak lanjuti PK. Kaitannya nanti ada novum (bukti baru) atau kealpaan dari majelis hakim dalam memutuskan di luar kewenangannya,’’ ujar Ratna. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button