Madiun

Masih Tunggu Administrasi, Lahan Ruislag Sudah Dipagar Besi

Usulan Penataan Pedestrian Stasiun Belum Disetujui Pusat

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Keinginan pemkot mengoneksikan jalur pedestrian hingga stasiun tampaknya harus menemui jalan terjal. Itu setelah rencana tukar guling (ruilslag) belum menemui kata sepakat.

Sementara di sisi utara lahan ruilslag itu telah dipasangi pagar yang membentang dari barat hingga timur. Selain itu, pengaspalan jalan yang hampir tuntas itu tidak dilengkapi trotoar selebar 4,5 meter.

Manajer Humas PT KAI Daop VII Madiun Ixfan Hendriwintoko mengklaim tetap mendukung penuh apa yang menjadi program kerja Pemkot Madiun. ‘’Tapi, semua harus memenuhi tahapan yang harus dilalui,’’ kata Ixfan saat dihubungi Jawa Pos Radar Madiun Senin (2/3).

Ixfan mengaku telah menyampaikan keinginan pemkot ke pusat. Hanya, sampai kini belum ada persetujuan. Pun, pihaknya belum dapat memastikan kapan persetujuan itu bakal dikantongi. ‘’Proses administrasinya sampai mana kami juga belum tahu,’’ ujarnya.

Terkait pemagaran tersebut, dia menjelaskan agar lahan yang telah rampung diaspal itu tidak dimasuki orang-orang yang tidak berkepentingan. Pemagaran itu bagian dari proses pengamanan aset. Sebab, status lahan masih menjadi milik PT KAI Daop VII Madiun. ‘’Kalau misalnya Wali Kota (Maidi, Red) merencanakan jalur pedestrian dari batas pertigaan sampai mapolres (Mapolres Madiun Kota) prinsipnya kami mendukung. Tapi, harus memenuhi koridor dan aturan yang berlaku,’’ tegasnya.

Pihaknya juga masih menantikan hearing bersama pemkot dan DPRD setempat. Membahas proses ruilslag tersebut. Sebab, menurut Ixfan, lahan tersebut sama-sama aset negara. Namun, dalam prosesnya harus sesuai jalur hukum. ‘’Kalau sudah klir, trotoar ikut jalan, pagar ikut stasiun. Tidak masalah,’’ tuturnya.

Pihaknya tidak membantah telah menerima desain gambar sekitar Januari lalu. Namun, PT KAI tetap menanti tuntasnya proses administrasi. ‘’Dalam proses itu harus melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Red). Jadi, prosesnya panjang,’’ tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Madiun Suwarno membenarkan telah memberikan desain gambar Januari lalu sesuai yang dikehendaki pemkot. Proses selanjutnya menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun dan PT KAI Daop VII Madiun. ‘’Kami sudah serahkan gambar bahwa pemkot minta penambahan lebar trotoar,’’ kata Suwarno.

Lebih lanjut, Suwarno tidak dapat berkomentar lebih banyak. Sebab, proses lebih lanjut bukan menjadi kewenangannya. Sehingga pihaknya belum dapat memastikan apakah rencana pelebaran stasiun oleh PT KAI Daop VII Madiun dan rencana pemkot mengoneksikan jalur pedestrian hingga stasiun terealisasi atau batal. (kid/her/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close