Madiun

Mantan Kabid DLH Kota Madiun Dituntut Lima Tahun Penjara

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Jaksa Kejari Kota Madiun menuntut Heri Martono selama lima tahun penjara. Mantan kabid pengelolaan sampah dan limbah DLH Kota Madiun itu dianggap jaksa telah menyalahi wewenang jabatannya dalam kasus korupsi pengoperasian BBM alat berat TPA Winongo tahun anggaran 2017–2019 sehingga negara dirugikan Rp 202,6 juta.

Dalam pertimbangannya, terdakwa Heri Martono terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan Suhartono dan Putut Wasono, terpidana dalam kasus yang sama. Heri yang saat itu merangkap sebagai PPTK dianggap telah lalai dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

Misalnya dengan tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap terjadi. Serta memindah saksi yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan tersebut. Selain itu, pada pembuatan dokumen pertanggungjawaaban keuangan belanja BBM tidak memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya.

‘’Menuntut menyatakan terdakwa Heri Martono terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 3 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo 55 KUHP,’’ terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Madiun Toni Wibisono Jumat (5/6).

Sementara itu, dua terdakwa lainnya Suhartono dan Putut Wasono dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dalam perkara tersebut. Keduanya juga dikenai denda masing-masing Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. ‘’Para terdakwa mengajukan pledoi (pembelaan) dalam sidang selanjutnya,’’ ujar Toni.

Seperti diketahui sidang tuntutan ketiga terdakwa perkara korupsi pengoperasian BBM alat berat TPA Winongo tahun 2017–2019 itu digelar pada Rabu (3/6) lalu. Dari proses sidang yang telah dilalui ternyata perbuatan melawan hukum itu menguntungkan terdakwa Suhartono dan Putut Wasono serta beberapa saksi lain. Dengan rincian Rp 131,2 juta untuk Suhartono dan Putut Wasono. Lalu, Rp 71,3 juta untuk Putut Wasono dan empat orang lain. Keduanya dituntut telah terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button