HukumMadiun

Mantan Dewan Ditangkap setelah Lima Tahun Buron

MADIUN – Butuh waktu lama bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun hanya untuk mengeksekusi seorang terpidana korupsi. Apalagi perkara dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap sejak lima tahun lalu.

Sonny Sunarso, 59, terpidana korupsi tunjangan kesejahteraan anggota DPRD tahun 2002-2004 baru dijebloskan ke Lapas Klas I Madiun, Selasa (14/8) setelah lima tahun buron. Sonny sudah diputus bersalah sejak 2013 lalu lantaran terlibat praktik korupsi masal di gedung perintis, julukan gedung DPRD Kota Madiun.  ’’Terus terang kami sadari terbatas jumlah personel (untuk mengeksekusi buron),’’ kata Kasi Pidsus Kejari Kota Madiun I Ketut Suarbawa kemarin.

Sonny tak lain adalah mantan politikus PDI-Perjuangan. Dia duduk di DPRD pada periode 1999-2004. Mulai unsur pimpinan hingga anggota dewan saat itu didakwa praktik rasuah APBD pos anggaran DPRD. Ketut enggan menyebut berapa banyak kerugian negara. Namun, informasi yang dihimpun, kerugian untuk korupsi tunjangan tersebut ditengarai mencapai Rp 1,5 miliar. ’’Bertentangan dengan PP 1/2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan PP 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,’’ beber Ketut.

Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun sejatinya sudah menjatuhkan vonis terhadap Sonny sejak 2011. Kala itu dia divonis bersama tiga mantan anggota dewan yang masuk di Panitia Musyawarah lain: Djoko Santoso, Hidang Jati, dan Haryo Indro Cahyono. Namun, mereka tidak tinggal diam. Upaya banding hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA) sempat ditempuh. Baru pada 2013 lalu, putusan MA keluar. Mereka menguatkan vonis yang dijatuhkan PN Kota Madiun.

’’Sejak berkekuatan hukum tetap (2013), yang bersangkutan (Sonny) sudah dipanggil secara patut untuk menyerahkan diri tapi tidak melakukannya. Sejak itu masuk DPO (daftar pencarian orang, Red),’’ terang Ketut.

Selama lima tahun sejak kasus tersebut dinyatakan inkracht, kejari rupanya tak tahu-menahu di mana Sonny berada. Baru belakangan korps adhyaksa mengetahui jika Sonny mengontrak sebuah rumah di Perumnas Manisrejo II. Berbekal temuan tersebut, kejari pun terus memantau Sonny. Baru pada Senin malam lalu (13/8) sekitar pukul 21.00, kejari bertindak. Di sebuah minimarket tak jauh dari rumahnya, Sonny diamankan. ’’Awalnya petugas sempat tidak yakin karena ini perkara lama. Baru setelah yakin langsung diamankan,’’ ujarnya.

Kemarin pagi sekitar pukul 09.00, Sonny diserahkan ke Lapas Klas I Madiun untuk menjalani hukumannya. Sebelumnya, Sonny sempat menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Sonny akan mendekam selama satu tahun di lapas tersebut. Sesuai vonis PN, dia juga diharuskan membayar denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara. ’’Ada biaya pengganti yang harus dibayar senilai Rp 113 juta. Dan jika dia (Sonny, Red) tidak sanggup membayar uang pengganti, maka dikenai hukuman subsider enam bulan penjara,’’ jelas Ketut.

Mengapa kejari butuh waktu lama hanya untuk mengeksekusi Sonny? Ketut menyebut biang lambannya eksekusi lantaran personel kejari yang terbatas. Karena itu, pihaknya sempat meminta bantuan kepolisian. Bahkan, kejari sampai menyurati pemkot untuk meminta bantuan pencarian lewat kelurahan-kelurahan. Padahal, luasan Kota Madiun tak lebih dari 33,92 kilometer. Pun, Ketut juga tahu Sonny selama ini tidak kabur keluar kota. ‘’Yang jelas masih di seputaran Madiun, di sini saja,’’ kata dia.

Lambannya eksekusi yang dilakukan kejari patut dipertanyakan. Pengamat hukum dan politik lokal Mudji Rahardjo menilai, eksekusi yang baru dilakukan lima tahun setelah putusan MA turun merupakan bukti kealpaan korps adhyaksa. Selaku eksekutor di lapangan, mereka harusnya segera bertindak begitu ketetapan hukum dari MA terbit lima tahun silam. Dia menyebut lambannya eksekusi yang dilakukan kejari sebagai preseden buruk penegakan hukum di kota karismatik.

‘’Ini citra buruk. Wong teman-temannya (terpidana dewan selain Sonny, Red) sudah keluar, bahkan ada yang sudah almarhum. Ini tentu aneh, dan wajar muncul pertanyaan kenapa,’’ sebut akademisi Unmer Madiun itu. ‘’Kalau sampai diketahui yang di atas (Kejaksaan Agung), bisa jadi masalah,’’ ungkapnya. (naz/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button