Madiun

Mal Pelayanan Publik

Penulis adalah Wali Kota Madiun Drs. H. Maidi, SH, MM, MPd

KOTA kita baru saja mendapat sejumlah penghargaan. Terbaru penghargaan Kota Sehat dengan predikat Swasti Saba Wistara dengan enam tatanan. Penghargaan itu melengkapi 20 lainnya dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Saya tidak ingin membahas soal penghargaan itu. Karena itu hanya menjadi sebuah bukti kinerja pemerintah. Indikator utamanya tetap harus berdasar kepuasaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan. Buat apa penghargaan kalau ternyata masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal.

Saya lebih tertarik membahas bagaimana ke depan. Bagaimana pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Bagaimana manfaat pelayanan itu semakin dirasakan masyarakat. Banyak program kerja dan pembangunan yang mengarah ke sana. Salah satunya, pembangunan mal pelayanan publik. Hal ini sudah berjalan di beberapa daerah. Kota Madiun sejatinya juga sudah memiliki embrio itu. Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSPKUM) Kota Madiun.

Pelayanan di sana sudah kompleks untuk urusan perizinan. Masyarakat yang mengurus izin lintas dinas tidak perlu bolak-balik ke sejumlah OPD terkait. Cukup di satu tempat. Semua beres. Sudah online pula. Proses bisa dipantau melalui smartphone masing-masing. Tidak perlu datang. Proses juga semakin cepat karena sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Tidak perlu menunggu kepala dinas terkait di kantor. Verifikasi berkas bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Tentu itu saja belum. Saya berangan ada satu gedung pelayanan yang mengjangkau semuanya. Tidak hanya urusan perizinan. Namun, juga urusan pelayanan lain. Bahkan, menjangkau instansi luar. Seperti layanan SIM atau pajak kendaraan hingga urusan pertanahan dan lain sebagainya. Rencana itu sudah mengemuka tahun ini. Namun, terpaksa kami tunda karena ada yang harus dipersiapkan lebih lanjut. Pertama, urusan bangunannya. Rencana awal menggunakan kantor DPMPTSPKUM dengan sarat dilakukan rehab total.

Tetapi saya menginginkan yang lebih. Karena mal, bangunannya tidak hanya tinggi bertingkat. Tetapi harus memiliki halaman yang luas dan parkir yang representatif. Kantor DPMPTSPKUM saya rasa belum memenuhi itu. Ini sedang dicarikan lokasi baru. Yang luas. Yang nyaman dan lengkap tentunya. Pembangunan bukan masalah krusial. Tatkala lokasi dan anggaran siap, pembangunan bisa langsung berjalan. Rencana anggarannya Rp 20 miliar. Pengerjaan mulai 2021 mendatang.

Tetapi, yang lebih menarik perhatian adalah masalah SDM. Saya tidak ingin mal pelayanan publik ini sekadar menuruti tuntutan zaman. Bukan sekadar ikut-ikutan. Tapi harus maksimal. Harus benar-benar terintegrasi di semua bidang pelayanan. Ini perlu SDM yang mumpuni. Mulai front office hingga tenaga IT-nya. Dari urusan kebijakan hingga kebersihan. Seperti yang saya bilang, mal pelayanan publik ini harus maksimal.

Urusan peningkatan SDM tidak hanya untuk mal pelayanan publik ini. Tetapi menyeluruh. Pembinaan terus dilakukan. Terutama bagi CPNS baru. Ada 171 orang. Hasil rekrutmen 2018 lalu. Saya bina secara langsung beberapa waktu lalu. Ini penting agar mereka tidak ikut arus. Tergerus arus PNS senior yang mau pensiun. Yang kerjanya ogah-ogahan. Disiplinnya kurang. Mulai saya ketati beberapa waktu belakangan. Setiap pertemuan saya absensi satu per satu. Terutama kepala OPD-nya. Mereka yang tidak hadir tanpa alasan siap-siap saja.

Begitu juga saat rangkaian kunjungan kerja. Yang bermalam di rumah-rumah warga itu. Saya panggil satu per satu. Sering saya tekankan, ASN merupakan pelayan masyarakat. Artinya, harus melayani. Bukan dilayani. Pelayanan terbaik hanya dengan mendatangi langsung. Melihat, mendengar, dan merasakan langsung. Kalau tidak hadir, berarti tidak ada niat melayani. Ini yang berbahaya. Harus segera dibenahi. Makanya, saya ketati. Ini juga berlaku bagi CPNS baru. Mereka sudah saya minta untuk turut hadir saat kunjungan kerja. Jangan hanya dibalik meja. Sudah tidak zamannya.

Hal itu juga sejalan dengan instruksi presiden kita. Ada lima hal yang menjadi penekanan presiden saat pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu. Yakni, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi. Hal ini sudah sejalan dengan visi misi Pemerintah Kota Madiun dengan Panca Karya. Yaitu, Madiun Kota Pintar, Melayani, Membangun, Peduli, dan Terbuka. ASN Pemkot Madiun harus paham itu. Demi tujuan utama tadi. Pelayanan yang bermuara pada kepuasan masyarakat. (*)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button