Ponorogo

Maksimalkan Pendapatan, Pengelolaan Aset Diraperdakan

KERING-BASAH SUMBANG RUPIAH

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Pendapatan dari penyewaan aset daerah rupanya menyumbang rupiah yang cukup besar. Tahun ini, pos pendapatan tersebut bahkan ditarget Rp 2,3 miliar. Tak heran pemkab dan DPRD kini tengah membahas rencana pembentukan raperda baru terkait pengelolaan aset daerah. Supaya potensi yang ada bisa direalisasikan semaksimal mungkin. ‘’Capaiannya setiap tahun melebihi target,’’ kata Kepala BPPKAD Bambang Tri Wahono Selasa  (26/11).

Bambang kurang tahu persis berapa banyak lahan milik daerah yang kini disewakan. Secara umum, Bambang menyebut hampir 99 persen lahan telah tersewakan. Dia berani mengklaim hampir tidak ada aset daerah yang nganggur. Hingga tak heran menyumbang miliaran rupiah sampai dengan bulan ini. ‘’Capaian sampai sekarang Rp 2,5 miliar. Itu sudah melebihi target dari Rp 2,3 miliar di tahun ini. Masuknya ke pos pendapatan lain-lain yang sah,’’ paparnya.

Yang Bambang tahu, ada sekitar 200 hektare lahan basah yang disewakan pemkab kepada swasta. Untuk keperluan pertanian maupun perkebunan. Tak hanya kepada petani atau pengusaha lokal. Juga dari pabrik gula anak perusahaan BUMN sampai swasta besar. ‘’Tanah yang dikuasai pemkab mayoritas berbentuk lahan pertanian atau perkebunan,’’ sebutnya.

Pemkab juga menyewakan lahan kering. Utamanya untuk keperluan komersial. Bambang tunjuk contoh kompleks pertokoan Ngepos. Di sana ada dua perbankan besar yang beroperasi di atas lahan milik daerah. Sertifikat pemanfaatannya berupa hak guna bangunan (HGB). Setiap tahun, perbankan yang menempati pertokoan Ngepos wajib memberi kontribusi kepada daerah. Begitu pula swasta lainnya. Namun, juga ada lahan kering yang disewa tidak untuk komersial. ‘’Misalnya SMK Pemkab. Itu disewa oleh yayasan swasta, tapi peruntukannya untuk penyelenggaraan sekolah. Banyak aset lainnya digunakan untuk kepentingan yang lebih komersial, utamanya perdagangan,’’ beber Bambang.

Besarnya pendapatan pos penyewaan lahan pemkab membuka mata pemerintah. Bahwa masih ada potensi di sektor tersebut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Tak heran pula, beberapa waktu lalu DPRD berkunjung ke SMK Pemkab untuk memastikan status kerja sama pemanfaatan lahan di Jenangan tersebut. ‘’Sebenarnya, setiap tahun harga-harga itu kami evaluasi. Tapi, untuk tahun ini, bersamaan dengan pembahasan raperda baru, kami akan gandeng tim yang objektif dari kalangan akademisi, masyarakat, dan lainnya supaya appraisal atas nilai sewa lahan ini lebih baik,’’ tandasnya. (naz/c1/fin)

Tekan Kebocoran, Benahi Sistem Penarikan

KENAIKAN target pendapatan asli daerah (PAD) menjadi keniscayaan. Agar neraca pengeluaran dan pendapatan daerah tidak berat sebelah. ‘’Kenaikan target pendapatan ini perlu diupayakan bersama,’’ kata Ketua DPRD Sunarto kemarin.

Legislatif dan eksekutif optimistis ada banyak jalan untuk merealisasikan pendapatan di tahun depan. Menilik draf APBD 2020 yang disahkan beberapa pekan lalu, PAD diproyeksikan Rp 295,1 miliar. Terperinci, Rp 87,1 miliar merupakan pajak daerah dari berbagai sektor. Sementara, retribusi daerah dipatok Rp 18,1 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 188,7 miliar. Serta, Rp 1,04 miliar dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pos lain-lain pendapatan yang sah didominasi pemasukan dari badan layanan umum daerah (BLUD) seperti RSUD dr Harjono. Juga ditopang dari penyewaan lahan utamanya untuk keperluan komersial. Baik lahan basah maupun kering. Sektor tersebut cukup prospektif. Per tahun dipatok target Rp 2,3 miliar. Bahkan, realisasi tahun ini tembus Rp 2,5 miliar. Sunarto optimistis, memang masih banyak sektor PAD yang bisa dimaksimalkan. ‘’Pajak bumi bangunan (PBB) misalnya,’’ sebutnya.

Telaga Ngebel juga menjadi sumber pajak andalan di tahun depan. Maklum, pendapatan dari objek wisata andalan itu mencapai miliaran rupiah per tahun. Karenanya, pemkab terus mempercantik dan meningkatkan infrastruktur kawasan danau di ketinggian tersebut. ‘’Kami sepakat menaikkan targetnya karena melihat kunjungan wisatawan yang terus meningkat,’’ ungkapnya.

Sistem penarikan juga akan dibenahi. Itu supaya meminimalkan kebocoran PAD khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Penarikan pajak dan retribusi secara elektronik saat ini tengah dikaji mekanismenya oleh daerah. Sudah ada beberapa daerah lain yang menerapkan sistem serupa yang bisa memberi contoh positif bagi Bumi Reyog. ‘’Plus minusnya masih dikaji. Kalau jadi, itu bisa meminimalkan kebocoran PAD dari pajak dan retribusi,’’ tegas Sunarto. (naz/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button