Madiun

Mutasi Tunggu Keputusan Mendagri

Wali Kota Madiun Maidi: ‘’(Pejabat) eselon III kami berikan kesempatan untuk naik ke eselon II.’’

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Wali Kota Madiun Maidi terus mencari formasi tim birokrat ideal. Demi menyukseskan program prorakyat, mutasi pejabat segera digeber. Yang bekerja buruk bakal minggir.

Rencana mutasi memang disiapkan sejak awal oleh Maidi. Sekalipun dirinya masih terikat aturan larangan menggulirkan mutasi karena belum enam bulan dilantik sebagai wali kota. Namun, hari-hari ini, rencana tersebut santer terdengar. Bahkan, itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya. ’’Sudah kami konsep dan hampir final. Cuma untuk jabatan eselon II ada yang harus dilelang,’’ kata Maidi Senin (29/7).

Sesuai ketentuan, mutasi paling cepat baru dapat dilakukan Maidi pada Oktober mendatang. Gelombang mutasi terbesar diprediksi melanda pejabat eselon III atau setingkat kepala bidang dan sekretaris dinas. Namun, gerbong mutasi juga bakal menyasar pejabat eselon II atau sekelas kepala dinas. Khususnya, yang kinerjanya dinilai buruk.

Dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) muncul tanda-tanda persiapan itu. Ada evaluasi terhadap kinerja pejabat dan pegawai di seluruh instansi. Juga, nama-nama pejabat yang sudah masuk daftar rolling. Sebagian pejabat disiapkan untuk mengisi jabatan kosong. ’’Ada beberapa yang kami lukir. Tapi, ada juga (jabatan) yang tetap kosong,’’ ujar mantan sekda Kota Madiun itu.

Menurut Maidi, kosong itu dalam arti jabatannya akan diisi oleh para pejabat eselon III melalui mekanisme lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Job itulah yang kemudian akan mereka perebutkan. ’’(Pejabat) eselon III kami berikan kesempatan untuk naik ke eselon II,’’ ungkapnya.

Di sisi lain, lanjut dia, pemkot masih menunggu keputusan dari mendagri terkait rencana mutasi tersebut. Sekalipun izin yang sempat diajukan oleh pemkot untuk mengisi jabatan struktural kosong ke mendagri beberapa waktu lalu tidak mendapat persetujuan.

Sebaliknya, izin mutasi baru diberikan kepada wali kota untuk memutasi jabatan kepala sekolah dasar (SD) dan SMP maupun pejabat fungsional. ‘’Karena memang saya belum enam bulan (pasca dilantik sebagai wali kota), maka kami konsep dulu baru kemudian diusulkan ke mendagri,’’ terang Maidi.

Seperti diketahui, ada beberapa posisi jabatan eselon II yang lowong saat ini. Antara lain, jabatan kepala bakesbangpol, BPKAD, dan asisten administrasi umum. Kekosongan jabatan berpotensi bertambah seiring ada dua pejabat setingkat eselon II lainnya yang menyusul pensiun. Mereka adalah Ahmad Supriyadi (staf ahli kesejahteraan rakyat) dan Suwarno (kepala dinas lingkungan hidup). (her/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close