AdvertorialMadiun

Maidi Paparkan Kinerja Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kota Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dibangun Pemkot Madiun diuji, Selasa (10/11). Ada sejumlah bentuk inovasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dipaparkan oleh wali kota Maidi dihadapan para dewan juri. Mulai dari sosialisasi melalui media luar ruang, rubrik pelayanan publik di LPPL Radio Suara Madiun, dan di unit pelayanan publik.

Semua laporan yang masuk terintegrasi dengan SP4N Lapor. Pemkot menggaransi tindak lanjut penanganan laporan kurang dari 24 jam setelah sebelumnya melalui pemilahan dan kajian. Baik itu melalui call center 112 maupun via SMS ke wali kota.

Di samping itu, pemkot juga memberikan apresiasi sebagai bentuk keberlanjutan pengembangan pengelolaan SP4N Lapor! Kepada petugas. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Mantan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar sempat menanyakan terkait konsep pembangunan berkelanjutan dalam merespon informasi pengaduan masyarakat. Dari pertanyaan tersebut, Maidi memastikan setiap pengaduan yang masuk ke sistem langsung terintegrasi ke seluruh organisasi perangkat daerah (ODP). Sehingga, apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti.

Semisal rumah tidak layak huni (RTLH), laporan semacam itu direspon gesit oleh disperkim dengan melakukan pemantauan kondisi di lapangan. Apabila RTLH yang dilaporkan tersebut masuk dalam kategori layak untuk direnovasi akan langsung diberikan bantuan Rp 15 juta. Di samping itu, Maidi juga mengajak pejabat pemkot untuk tidur di beberapa rumah warga yang memang dilaporkan tidak layak ditempati tersebut.

Tidak hanya itu, bentuk pelayanan publik lainnya dilakukan oleh wali kota Maidi dengan cara jemput bola. Semisal dengan bersepeda bersama kepala OPD menyusuri perkampungan atau lingkungan rumah warga. Melihat dan menampung laporan secara langsung dari masyarakat.

Selain itu, masih ada sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik lainnya yang dijalankan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti pendekar waras dan lempeng gapit di dispendukcapil.

Dari materi yang dipaparkan tersebut, pemkot saat ini sedang berjuang untuk masuk ke-10 besar kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik tingkat nasional. Maidi memaparkan hasil kerjanya itu dihadapan dewan juri Azwar Abubakar (mantan menteri PAN-RB), Meuthia Ganie-Rochman (akademisi departemen Sosiologi UI), Eva Sundari (anggota tim reformasi birokrasi nasional), Adi Prasetya (wapemred Berita Satu TV), dan Sad Dyan Utomo (LSM). (her/adv)

Selengkapnya materi paparan wali kota Maidi untuk kompetisi pengelolaa pengaduan pelayanan publik dapat diunduh di bawah ini.

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button