Madiun

Maidi Ancam Blacklist Rekanan Tak Profesional

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Wali Kota Madiun Maidi mengultimatum para kontraktor yang mendapatkan proyek pemkot tahun ini. Jika hasil pekerjaan tidak berkualitas, sanksi blacklist bakal dijatuhkan. Ada sejumlah pekerjaan fisik jadi perhatian. Mayoritas pembangunan trotoar jalan.

Seperti peningkatan Jalan Keningar dan Kunir tahun anggaran 2016. Maidi menilai hasil pekerjaan yang menyedot anggaran sekitar Rp 2,9 miliar tersebut sebagian sudah hancur. ‘’Sangat disayangkan karena baru berumur tiga tahun,’’ katanya Minggu (13/10).

Agar tidak terulang, mulai tahun depan proyek yang kualitasnya buruk akan ditampilkan di videotron. ‘’Kita lihat saja nanti. Jika seharusnya proyek itu 5–7 tahun rusak, tapi baru satu tahun sudah rusak, akan saya foto. Saya tayangkan di videotron. Kemudian saya blacklist, jangan dikasih proyek lagi,’’ ancam Maidi.

Sanksi tegas juga akan dijatuhkan kepada pegawai pemkot yang menyimpang terhadap proyek fisik. Untuk mengawasinya, dia sudah punya tim khusus. Beranggotakan orang kepercayaannya yang bukan berstatus aparatur sipil negara (ASN). ‘’Tim ini akan memantau semua kegiatan proyek, khususnya dari laporan masyarakat,’’ ujarnya.

Maidi mencontohkan laporan kasus jembatan ambles di Kelurahan Banjarejo, Taman. Informasi dari masyarakat itu ditindaklanjuti dengan memperlebar dan memperbaiki jembatan tersebut. Bahkan, kemarin (13/10) proyek tersebut sudah kelar. ‘’Hal-hal seperti itu yang jadi tugas tim khusus. Mereka akan mengecek kebenarannya di lapangan,’’ jelas Maidi.

Tahun ini ada sekitar 500 paket kegiatan pemkot. Terdiri 165 paket tender barang dan jasa, serta 303 paket yang proses pengadaannya melalui e-purchasing maupun penunjukan langsung (PL). Jumlah tersebut belum termasuk 10 paket pekerjaan dari perubahan anggaran keuangan (PAK) yang prosesnya sedang berjalan.

Dari seluruh paket kegiatan tersebut, sekitar 10 persen proses penyerapan anggarannya tidak sesuai target. Untuk itu, dia perlu mengingatkan para kontraktor bekerja sesuai perencanaan yang sudah dibuat. Supaya tidak molor.

Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus mengawal ketat pelaksanaan proyek. Terlebih sebentar lagi akan memasuki musim penghujan. ‘’Yang volume (kekurangan) pekerjaannya masih banyak harus kejar target. Apalagi, proyek dari PAK. Hujan bukan alasan pekerjaan selesai terlambat,’’ tegasnya.

Sementara berdasarkan data laporan realisasi APBD 2019, serapan belanja langsung tercatat masih sekitar 43,63 persen per 10 Oktober lalu. Meski demikian, Maidi mengungkapkan masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk memaksimalkan. ‘’Tapi, yang paling penting adalah pelaksanaan harus sesuai perencanaan. Kalau ada yang tidak sesuai, kontraktor akan kami beri penalti,’’ jelasnya.

Maidi tak menampik ada sejumlah kontraktor minim modal tetapi nekat mengerjakan proyek. Bahkan, mereka sering tidak berhitung keterbatasannya. Seharusnya hanya mampu mengerjakan dua, tapi nekat mengambil tiga proyek.

Selain itu, pemborong belum menghitung masalah di lapangan. Misalnya, mencari tukang tidak mudah. Sebab, selama ini tukang bukan karyawan tetap satu perusahaan. Mereka bisa berpindah-pindah. ‘’Kontraktor harus mengedepankan profesionalisme. Pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat,’’ pungkasnya. (her/c1/sat)

=========================

Realisasi Serapan APBD 2019*

Belanja Langsung

Alokasi Rp 833,03 miliar terserap 43,63 persen

Belanja Pegawai

Alokasi Rp 80,66 miliar terserap 49,23 persen

Belanja Barang dan Jasa

Alokasi Rp 407,7 miliar terserap 53,23 persen

Belanja Modal

Alokasi Rp 344,6 miliar terserap 30,95 persen

Total kegiatan barang dan jasa: sekitar 500 paket

Jumlah tender: 165 paket

Jumlah nontender: 303 paket (e-purchasing dan penunjukan langsung)

Jumlah kegiatan pada PAK 2019: 10 paket

*Data per 10 Oktober 2019

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close