Ponorogo

LKPJ: Pertanggungjawaban Sebatas Laporan

PONOROGO – Bupati Ipong Muchlissoni berharap agar wakil rakyat dapat membahas laporan kinerja dan pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah disodorkan. Tanggapan, kritik dan saran dari legislatif diperlukan agar eksekutif bisa berbenah. ‘’Saya rasa setelah ini (agenda pemilu) selesai, akan kami mohon dan dorong untuk segera dibahas,’’ ujarnya.

Ipong menyebut, LKPJ untuk tahun anggaran 2018 sudah disodorkan ke DPRD sejak pertengahan April lalu. Waktunya bertepatan dengan pemungutan suara yang juga digelar di tengah bulan. Bupati memaklumi, jika anggota DPRD masih disibukkan gelaran pesta demokrasi. ‘’Sabar lah, mungkin dewan sedang sibuk. Tapi saya rasa setelah pemilu ini selesai, bisa mulai pembahasan,’’ harapnya.

Meski demikian, Ipong menekankan jika tanggapan dari DPRD bukanlah sesuatu yang urgent. Sebab, LKPJ bupati yang telah disodorkan sifatnya hanya laporan pemberitahuan. DPRD, kata dia, tidak dalam posisi menyatakan menerima atau menolak laporan tersebut. ‘’Sifatnya hanya catatan dari DPRD jika ada. Bagaimanapun tetap kami dorong,’’ kata Ipong.

Sekretaris DPRD Suko Kartono mengamini jika telah menerima salinan LKPJ bupati tahun 2018, per tengah April lalu. Idealnya, kata Suko, LKPJ yang telah diterima dapat dibahas wakil rakyat paling lambat 30 hari sejak diterima. ‘’Sudah diterima per pertengahan April,’’ sebutnya.

Meski demikian, Suko menekankan bahwa tanggapan dari wakil rakyat terhadap LKPJ, secara aturan, tidaklah diwajibkan. Kalau tidak dibahas, berarti tidak ada rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ bupati. Artinya sudah dianggap benar. Karena LKPJ ini sifatnya hanya memberi keterangan, dari eksekutif kepada legislatif. ‘’Kalau untuk pertanggungjawaban pemerintah daerah, tetap alurnya ke pemerintah pusat, melalui laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD),’’ imbuhnya. (naz/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button