Advertorial

Lima Fraksi DPRD Kota Madiun Soroti Silpa 2020

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Lima dari tujuh fraksi di DPRD kompak menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) berjalan Kota Madiun 2020. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD atas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 Jumat (16/4).

Silpa audited BPK dalam dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 tercatat sebesar Rp 268,9 miliar atau 21 persen dari dana yang tersedia. Secara nominal, angka tersebut mengalami peningkatan dibanding 2019. Kala itu silpa hanya sebesar Rp 223,6 miliar.

Fraksi Partai Perindo, Madiun Bermartabat (Mantab), dan PDIP kompak menyesalkan lonjakan silpa tersebut. Pun, ketiganya memandang harus menjadi perhatian serius pemkot. Pasalnya, di tengah keuangan negara yang tersedot untuk penanganan pandemi, seharusnya pemerintah daerah mampu mengelola sumber dana dengan efisien.

Erlina Susilorini, saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKB, menyebut bahwa tingginya silpa menunjukkan pengelolaan keuangan daerah masih membutuhkan perbaikan. ‘’Guna optimalisasi serapan belanja daerah, terutama pos belanja tidak langsung. Tapi, dalam belanja langsung serapannya sudah baik,’’ kata Erlina.

Sugeng dari Fraksi Demokrat menyoroti laporan belanja hibah dan laporan belanja tidak terduga (BTT). Terhadap realisasi belanja hibah yang hanya terserap 74,30 persen, fraksinya mempertanyakan faktor penyebabnya. ‘’Apa kebijakan yang akan dilakukan pemkot untuk memastikan belanja hibah bansos ke depan dapat terserap dan memastikan penggunaannya tepat sasaran?’’ tanyanya.

Terhadap BTT yang hanya terserap 7,29 persen, Fraksi Demokrat minta penjelasan upaya yang telah dilakukan eksekutif dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat. Kemudian, langkah dan kebijakan untuk menjaga suasana tetap kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan. ‘’Serta upaya apa yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun,’’ tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Andi Raya (AR) Bagus Miko Saputra meminta pemerintah daerah mendayagunakan dana pembangunan yang ada secara maksimal agar segera keluar dari krisis kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. ’’Teman-teman fraksi banyak yang mempertanyakan masalah silpa,’’ kata AR usai paripurna.

Kendati demikian, diakuinya 2020 merupakan tahun yang sulit dan sarat perubahan anggaran. Pun, semakin berat lantaran pandemi Covid-19 sedang berada di puncak-puncaknya. ‘’Baik refocusing maupun realokasi sedikit banyak menyulitkan OPD untuk mengeksekusi anggaran karena banyaknya aturan yang membatasi ruang gerak mereka,’’ ujarnya. (kid/c1/isd/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button