Madiun

Larangan Ngudud Sembarangan Telat Tujuh Tahun

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemkab Madiun menyodorkan raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada legislatif untuk dibahas tahun depan. Itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Sehingga, wacana larangan ngudud sembarangan itu sejatinya sudah terlewat tujuh tahun.

Dinas kesehatan (dinkes) setempat beralasan implementasi PP tersebut perlu waktu dan tahapan. Sebelum mengajukan raperda, regulasi itu telah dicoba di lingkup pelayanan kesehatan dan tempat belajar-mengajar. ‘’Sosialisasi ke puskesmas dan sekolah,’’ kata Kabid Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Madiun Agung Tri Widodo Selasa (26/11).

Agung menjelaskan, penerapan KTR di instansi pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai tolok ukur pihaknya untuk melangkah. Ketika sudah berjalan baik, baru mengarah pada pembentukan perda. Lingkup pembatasan merokok yang dikembangkan jauh lebih luas dan kompleks. Yakni, perkantoran pemerintahan dan tempat-tempat publik. ‘’Saat ini puskesmas, SMP, dan SMA telah melaksanakan KTR,’’ klaimnya.

Substansi KTR tertuang dalam bagian kelima PP 109/2012. Daerah diamanatkan mewujudkan KTR dan membentuk perda. Dalam pasal 50, lingkup kawasan itu diatur mulai fasilitas pelayanan kesehatan hingga tempat-tempat umum. Sebagai ganti disediakan tempat khusus untuk ngudud. Selain PP 109/2012, kewajiban menyediakan KTR termaktub dalam Permendikbud 64/2015 tentang KTR di Lingkungan Sekolah dan Undang-Undang (UU) 36/2009 tentang Kesehatan.

Agung tidak memungkiri sejumlah daerah lain telah memiliki perda KTR. Beberapa berjalan baik. Namun, tidak sedikit yang belum efektif. Sehingga, pihaknya mencoba menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Tujuannya agar regulasi yang ditelurkan kelak tepat sasaran. ‘’Arahnya sesuai PP 109/2012,’’ sebutnya.

Agung menyebut perlu banyak kajian dalam pembahasan raperda kelak. Seperti konsultasi bagian hukum dan tinjauan akademisi. Rencananya, perguruan tinggi di Surabaya atau Solo, Jawa Tengah, bakal digandeng untuk melakukan telaah. Selain itu, studi banding ke daerah yang sudah menerapkan KTR dengan baik. Surabaya atau Banyuwangi bisa dijadikan jujukan. ‘’Nantinya juga membahas tentang konseling dan pemulihan seperti yang tertuang di pasal 44 (PP 109/2012),’’ bebernya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button