Ngawi

Langgar Damija, Segel Tak Bisa Dibuka

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Meski sudah beriktikad baik dengan mengakui kesalahan dan akan mengubah bangunan sesuai aturan yang ditetapkan, belum cukup bagi satpol PP untuk membuka segel sejumlah bangunan toko di Walikukun, Widodaren. ”Segel baru bisa kami buka setelah semua izinnya keluar,” kata Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Ngawi Arif Setiyono Minggu (29/9).

Belum lama ini pihak pemilik toko yang disegel itu sudah datang ke kantor Satpol PP Ngawi. Pemilik toko itu mengaku sanggup untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan membuat pernyataan akan membongkar sebagian bangunan yang melanggar karena menabrak daerah milik jalan (damija). ”Katanya juga mau mengurus masalah perizinannya,” terang Arif.

Namun, sejauh mana prosesnya, Arif mengaku kurang tahu. Sebab, masalah perizinan itu langsung yang bersangkutan dengan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Jika semua itu benar, bukan tidak mungkin nanti segel yang dipasang akan dicabut. ”Kalau memang semua syaratnya sudah dipenuhi dan tidak ada aturan yang dilanggar, ya bisa dibuka lagi,” jelasnya.

Kabid Perizinan DPMPTSP Ngawi Budiono mengaku belum ada proses izin yang diajukan mengenai bangunan toko dimaksud. Dia menjelaskan bahwa setiap bangunan, terutama toko yang sejajar atau berderet, untuk mendapatkan izin harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan. ”Meskipun yang melanggar damija sudah diubah, belum tentu izinnya bisa dikeluarkan kalau semua syaratnya belum dipenuhi,” katanya.

Semua konstruksi bangunan toko harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Yakni, harus memenuhi sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIM-BG) dan standar laik fungsi (SLF) bangunan. ”Kalau tidak salah ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIM-BG dan SLF itu,” sebutnya.

Salah satunya harus mendapatkan pernyataan dan pertanggungjawaban dari konsultan yang berkompeten terkait desain serta konsep bangunannya. Di samping 16 persyaratan itu, ada syarat utama yang perlu dipenuhi dulu. Yakni, secara legal formal lahan yang bakal digunakan untuk bangunan itu harus dikuasai dulu. Juga harus lunas pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan. ”Kalau semua ketentuan normatif yang disyaratkan dipenuhi, izin itu bisa dikeluarkan,” ujarnya. (tif/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close