Madiun

Laman Disnaker Kabupaten Madiun Langganan Diretas

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Laman Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Madiun jadi langganan peretasan. Tiga kali sudah konten yang ditayangkan berubah menjadi tidak sebagaimana mestinya dalam kurun belum genap dua tahun. Mulai foto porno hingga kata umpatan yang ditujukan ke salah satu partai politik. ‘’Iya, kena hack sudah yang ketiga kali ini,’’ kata Kepala Disnaker Kabupaten Madiun Wijanto Djoko Poernomo Jumat (6/3).

Berubahnya konten di laman disnaker.madiunkab.go.id pada awal dan akhir 2019. Yang ketiga secara bertahap mulai 17 Januari 2020 hingga Kamis lalu (5/3). Dalam kasus yang terakhir, awalnya peretas hanya mengubah informasi yang tidak bertalian dengan disnaker. Serangan lantas berganti gambar porno sebagai penyerta berita, dan judul berita dengan kata umpatan untuk PDI Perjuangan (PDIP). ‘’Sudah saya koordinasikan dengan diskominfo untuk ditutup saja,’’ ujar Totok, sapaan Wijanto Djoko Poernomo.

Menurut Totok, serangan hacker merugikan lembaganya. Selain membuat buruk citra, informasi yang termuat sebelumnya menghilang. Sedangkan umpatan kepada partai berlambang moncong putih, dia sangat terganggu. ‘’Kalau sudah mengarah ke politik seperti ini sudah keterlaluan. Pasti akan kami tindak lanjuti,’’ tegasnya.

Totok tidak tahu mengapa laman lembaganya diserang hacker hingga tiga kali. Apalagi maksud dan tujuan informasi yang dipasang peretas. Situs merupakan buatan anak buahnya. Pembuat sekaligus operator web yang ada di luar kota ketika kejadian, bakal diklarifikasi. ‘’Kenapa bisa seperti itu, untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya,’’ jelasnya. (den/c1/cor)

Ferry: Kami Bawa ke Ranah Hukum

JUDUL berita umpatan untuk PDI Perjuangan (PDIP) pada laman Disnaker Kabupaten Madiun yang diretas, membuat telinga Ferry Sudarsono memerah. Sebagai ketua DPC PDIP setempat, dia merasa tersentil. ‘’Akan kami laporkan ke pihak kepolisian,’’ katanya Jumat (6/3).

Ferry punya dua alasan kuat untuk menyeret masalah peretasan itu ke ranah hukum. Yakni, laman disnaker milik lembaga pemerintahan yang banyak diakses masyarakat. Juga umpatan diarahkan pada partai politik. ‘’Menyangkut kedinasan, masyarakat, dan juga partai,’’ ujar ketua DPRD Kabupaten Madiun tersebut.

Fery menyebut laman adalah salah satu media informasi ke publik. Disnaker malah punya konektivitas lebih tinggi dengan masyarakat dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Mulai lapangan kerja, pencari kerja, serta informasi lainnya. Dengan kalimat lain, informasi yang tidak seharusnya termuat sudah menjadi konsumsi masyarakat. ‘’Akan kami panggil disnaker untuk memberi penjelasan kenapa bisa seperti itu,’’ tuturnya.

Sedangkan dari sisi politik, umpatan tentu perbuatan tidak benar. Fery bakal menggelar rapat internal di DPC. ‘’Saya sudah berkoordinasi dengan DPD PDIP Jatim. Sarannya segera menindaklanjuti ke ranah hukum,’’ ungkapnya. (den/c1/cor)

Serangan Jadi Studi Kasus BSSN

DINAS Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun telah menelusuri peretasan laman disnaker. Konten negatif yang diunggah oleh hacker memanfaatkan celah coding website. ‘’Setelah kami cek, website dimasuki sekitar 50 username dan password masing-masing,’’ kata Kepala Diskominfo Kabupaten Madiun Sawung Rehtomo Jumat (6/3).

Sawung menerangkan, website diretas dengan dua jalan. Melalui sisi jaringan dan coding website. Kasus laman disnaker bisa dibobol akibat coding website-nya yang lemah. ‘’Kelemahan website bisa diibaratkan puzzle. Ada beberapa bagian yang tidak tertutup sehingga bisa dimasuki dan dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan,’’ bebernya.

Sawung mengatakan, disnaker sudah disarankan untuk memperkuat coding website. Namun ternyata kasus serupa terulang hingga tiga kali dalam kurun waktu belum genap dua tahun. ‘’Saat BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara, Red) ke sini tahun lalu, masalah di web disnaker sudah dijadikan studi kasus. Sudah diberi arahan juga,’’ ungkapnya.

Sementara ini diskominfo menonaktifkan laman disnaker dengan menutup subdomain website. Dia tidak bisa menjamin masalah serupa terjadi kembali. Seiring berjalannya waktu, website dan sistem proteksinya terus berkembang. ‘’Artinya, harus selalu ada update,’’ ujarnya.

Ketika ditanya sejauh mana proteksi melindungi laman OPD, Sawung menyebut belum berjalan maksimal. Penyebabnya keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Hanya ada satu tenaga informasi (TI) yang berstatus non-ASN. Sehingga minim patroli siber untuk mengecek berkala kondisi website. Meskipun beberapa OPD mengelola sendiri lamannya. ‘’Harusnya ada CSIRT (computer security incident response team, Red) baru bisa melangkah,’’ tandasnya. (cor/c1)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button