Ponorogo

Kualitas Hidup Warga Ponorogo Tahun 2019, Nomor 4 di Madiun Raya

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ponorogo 2019 menempati peringkat empat dari enam daerah di eks Karesidenan Madiun. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan tinggi. ‘’IPM mengukur keberhasilan daerah dalam membangun kualitas hidup warganya,’’ kata Kepala BPS Ponorogo Siswi Harini Kamis (5/11).

Tahun lalu, IPM Ponorogo 70,56. Namun, masih kalah dari Kota Madiun (80,88), Magetan (73,49), dan Kabupaten Madiun (71,69). Di bawahnya Ngawi (70,41) dan Pacitan (68,16). ‘’IPM merupakan data strategis, karena juga jadi pertimbangan pengalokasian dana alokasi umum (DAU),’’ terangnya.

Banyaknya perguruan tinggi di Bumi Reyog dibanding daerah tetangga disebut tidak berpengaruh signifikan. Sebab, IPM diukur dari sejumlah komponen. Meliputi umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita.

UHH Ponorogo tahun lalu 72,65 tahun. Sedangkan HLS 13,72 tahun, atau setara jenjang diploma 1. Sementara RLS 7,21 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp 9,88 juta per tahun. ‘’IPM 2019 tumbuh 0,93 persen dari tahun sebelumnya,’’ beber Siswi.

Capaian pembangunan manusia, lanjut Siswi, diklasifikasikan dalam empat kategori. Kategori sangat tinggi dengan IPM 80 ke atas. IPM 70 hingga 80 dikategorikan tinggi. Sementara IPM 60 hingga 70 tergolong sedang, dan IPM di bawah 60 digolongkan rendah. ‘’Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, aspek kecepatan dan status pencapaian perlu diperhatikan. Di Ponorogo, angka IPM terus meningkat sejak 2013,’’ sebutnya. (naz/c1/sat)

70 Persen Pendidik Belum Sejahtera

CALON bupati (cabup) Ponorogo Sugiri Sancoko prihatin dengan IPM Ponorogo yang kalah dari daerah tetangga. Padahal, potensi Bumi Reyog tidak kalah. ‘’Banyak kampus dan pondok pesantren besar di Ponorogo. Tapi IPM-nya payah,’’ katanya.

Sugiri menuding pemerintahan Ipong Muchlissoni tidak banyak berbuat membangun kualitas hidup warganya. Terbukti, belum mampu mendekati Magetan atau Kota dan Kabupaten Madiun.

Menurut dia, pendidikan sangat vital dalam menentukan IPM. Sehingga, harus jadi perhatian utama pemkab. Sugiri menilai persoalan utama dunia pendidikan Ponorogo adalah kesejahteraan pendidik. Dia menyebut, 70 persen pendidik di Ponorogo berstatus guru tidak tetap (GTT). ‘’Bagaimana mau memintarkan anak orang sementara kesejahteraan mereka belum memadai,’’ ujarnya.

Cabup petahana Ipong Muchlissoni meragukan data Sugiri. Pasalnya, BPS mengategorikan IPM Ponorogo 2019 tinggi. Bahkan, terus meningkat dari tahun ke tahun. Itu bukti program pembangunan manusia telah dijalankan. ‘’IPM Ponorogo tidak terbawah di kawasan ini,’’ sergahnya.

Ipong berdalih, persoalan GTT merupakan masalah nasional. Meski sangat vital dalam urusan pendidikan di daerah, namun kesejahteraan mereka terhambat aturan. Ipong mengklaim telah memperbaiki kesejahteraan mereka. Yakni, menerbitkan surat perintah tugas (SPT) untuk mengakses sertifikasi. ‘’Kami terbitkan SPT dan insentif GTT, guru PAUD, dan TK, di bawah naungan pemkab,’’ bebernya.

Ipong menyadari IPM jadi tolok ukur pembangunan kualitas manusia. Berbagai upaya yang telah dilakukan diklaim mendongkrak IPM hingga naik dari kategori sedang jadi tinggi. ‘’Dari 68,16 pada 2015, jadi 70,56 pada 2019,’’ sebut Ipong. (naz/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button