Mejayan

Kroscek PBB-P2 di Seratus Desa, Bapenda Kabupaten Madiun Bentuk Tim Khusus Ulik Piutang

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Penyidikan kasus dugaan korupsi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gemarang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun bak tamparan keras bagi badan pendapatan daerah (bapenda) setempat. Apalagi ditambah tudingan DPRD bahwa sistem pengelolaan PBB-P2 di kabupaten ini tidak baik.

Bapenda pun menindaklanjuti dengan membentuk tim khusus. Tugasnya mengkroscek seratusan desa di Kabupaten Madiun yang masih menuggak PBB-P2. ‘’Sudah kami bentuk dua tim khusus untuk mengkroscek permasalahan PBB-P2 ke seluruh desa,’’ kata Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Hadi Sutikno, Jumat (23/4).

Diketahui, piutang PBB-P2 rentang 2015 sampai 2020 total senilai Rp 9,8 miliar. Selaras dengan sebaran tunggakan, bapenda ambil sikap cepat. ‘’Tim yang sudah dibentuk itu akan bergerak mulai minggu depan. Surat pemberitahuan ke kecamatan sudah kami kirim terkait hal itu,’’ jelasnya.

Berbagai permasalahan PBB-P2 bakal diulik dari bawah. Soal potensi penyelewengan, Sutikno enggan berkomentar banyak. Dia hanya menyebut bakal menerapkan asas praduga tak bersalah. Alasannya, piutang itu muncul karena berbagai faktor.

Antara lain, surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan wajib pajak (WP) memang belum membayar. ‘’Apa yang ditemukan di lapangan akan dipilah-pilah dan ditindaklanjuti sesuai permasalahannya,’’ ujar Sutikno.

Masing-masing tim digawangi empat petugas. Dari 198 desa di Kabupaten Madiun, kroscek butuh waktu sekitar 20 hari. Namun, bakal dirampungkan setelah Lebaran lantaran terjeda Idul Fitri. Asumsinya, sehari ditarget enam desa. ‘’Setelah selesai kroscek, hasilnya dikoordinasikan dengan inspektorat,’’ terangnya.

Sutikno menyebut, kroscek tidak semata-mata mengulik permasalahan. Namun, juga ihwal perbaikan sistem. Sebab, munculnya piutang PBB-P2 yang berlanjut kasus dugaan korupsi itu diakui bentuk sistem yang kurang tepat. ‘’Dengan diketahui secara detail permasalahan, perbaikan ke depan akan lebih efektif,’’ tuturnya.
Sutikno mengungkapkan, PBB-P2 jadi tanggung jawab pemerintah daerah setelah dilimpahkan dari pemerintah pusat beberapa tahun lalu. Dia mengakui ada keterlambatan penyikapan atas peralihan wewenang tersebut. Misal, pemutakhiran data serta objek pajak. Pun pernik lain tentang PBB-P2 seperti pengawasan pembayaran.

‘’Sebenarnya pembenahan sudah kami lakukan sejak 2020. Perbaikan sistem, di mana kami dapat mengetahui pergerakan pajak setiap hari. Ke depan, kami persiapkan agar WP bisa mengecek pembayaran pajak sudah masuk atau belum,’’ tandasnya. (den/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button