Mejayan

Kritik Keterbukaan Informasi Publik

Sumpah Pemuda, Geza Berpantomim di Puspem Mejayan

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Geza Bayu Santoso berpantomin di Pusat Pemerintahan (Puspem) Mejayan Selasa (27/10). Secara teatrikal, remaja 18 tahun itu protes minimnya akses keterbukaan informasi publik.

Geza berpantomim seorang diri. Remaja Karangrejo, Wungu, itu hanya ditemani videografer Husein Abdilah. Dengan sebidang cermin, pelajar SMA itu merepresentasikan kebingungan masyarakat. Sejenak Geza terdiam memandangi wajahnya sendiri. Menyiratkan maksud minimnya informasi lalu berujung tanya ke diri sendiri. Selanjutnya, Geza beranjak ke pagar taman pendapa. Jarinya menuding bangunan tempat pemerintah mengarahkan kemudi Kabupaten Madiun itu. Dari saku celana dikeluarkan sebuah amplop seolah hendak menyampaikan suatu pesan. ‘’Ini cara kami memprotes keterbukaan informasi publik di Kabupaten Madiun,’’ tuturnya.

Video teatrikal sarat makna itu akan diunggah hari ini. Lewat dunia maya, Geza berharap gerak tubuh tanpa bicara itu melecut kesadaran pemuda. Aspirasi serupa pernah disampaikan Madiun Muda di Gedung DPRD Kabupaten. ‘’Setidaknya, kami sudah berusaha menyuarakan kegelisahan tentang keterbukaan informasi publik. Semoga segera disikapi pemkab dan dewan,’’ harapnya.

Koordinator Madiun Muda Adjar Putra Dewantoro mengatakan, website organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Madiun minim informasi publik. Materi yang tersaji sudah tidak update lagi. Semisal anggaran daerah yang sama sekali tiada kejelasan informasi. Juga, tak ada informasi data penerima bantuan Covid-19 dan kartu tani yang belakangan ramai disoroti. ‘’Pengelolaan website untuk keterbukaan publik sampai kini belum optimal,’’ ungkap Adjar.

Adjar menegaskan, barisan pemuda dapat berperan di bidangnya masing-masing. ‘’Kami berharap momentum sumpah pemuda ini bisa menggugah kita untuk bangkit memberikan kritik dan solusi,’’ ucapnya. (den/c1/fin)

Pemkab Tak Ingin Dicap Tertutup

PEMKAB Madiun mengamini soal minimnya informasi publik di website resminya. Minimnya sumber daya manusia (SDM) dan panjangnya serangkaian proses menuju informasi berbasis digital disebut-sebut sebagai biangnya. ‘’Maret lalu kami sudah mengumpulkan OPD (organisasi perangkat daerah) untuk mengoptimalkan fungsi website, tapi terkendala pandemi,’’ kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun Sawung Rehtomo.

Sejatinya, upaya memaksimalkan informasi keterbukaan pablik telah dirintis dua tahun lalu. Seiring diterbitkannya Perbup 85/2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Namun, kalangan pemuda menilai keterbukaan informasi publik di Kabupaten Madiun masih tertutup. ‘’Sejak 2019 kami sudah memulai. Tapi semua butuh proses. Menunggu SK bupati dan pembentukan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi),’’ sebutnya.

Mencari jalan menuju keterbukaan publik melalui website tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kendati tiap OPD saat ini telah memiliki website resminya sendiri-sendiri. Butuh pembiasaan SDM yang berposisi sebagai PPID. Mereka harus paham teknologi-informasi. ‘’Sebanyak 61 OPD sudah memiliki domain website. Masing-masing juga telah menunjuk PPID. Sayangnya memang belum maksimal,’’ ungkapnya.

Sawung berjanji bakal mengoptimalkan keberadaan forum PPID. Dia menargetkannya tahun ini. Pemkab tak ingin keterbukaan publik mendapat cap tertutup dari masyarakat. Sehingga, ketika ada yang ingin mencari informasi bisa dengan mudah mendapatkannya. Sesuai amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ‘’Poin-poin wajib yang harus diinformasikan bakal disampaikan termasuk tentang anggaran,’’ tuturnya. (den/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button