Ngawi

KPU Tunggu Jadwal Pasti dari RSAL Ramelan

Harus Sehat dan Bebas Narkotika

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Meski sudah dinyatakan diterima dan memenuhi syarat dukungan dalam proses pendaftaran, belum menjadi jaminan bakal pasangan calon (bapaslon) aman. Sebab, selain syarat dukungan masih harus diverifikasi, kandidat yang akan maju pada pilkada juga wajib lolos pemeriksaan kesehatan.

Komisioner KPU Ngawi Aman Rido Hidayat menjelaskan, ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan itu diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan. Dalam peraturan itu disebutkan, salah satu syarat seseorang bisa mencalonkan diri harus sehat secara jasmani maupun rohani.

Tidak hanya itu, calon juga harus dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkotika. ‘’Nanti dari pihak rumah sakit yang memeriksa akan memberikan rekomendasi mengenai hasilnya seperti apa,’’ ujar Rido Selasa (8/9).

Jika rekomendasinya menyatakan calon tersebut sehat secara jasmani maupun rohani, serta terbebas dari penyalahgunaan narkotika, bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sebaliknya, apabila dinyatakan tidak sehat baik jasmani-rohani maupun ada perkara narkotika bisa dinyatakan gugur. ‘’Ada dua kemungkinan yang bisa menggugurkan. Pertama, bebas narkotika tapi tidak sehat jasmani dan rohani. Kedua, dinyatakan sehat tapi positif narkotika,’’ paparnya.

Rido menambahkan, jika dinyatakan gugur saat pemeriksaan kesehatan berarti calon tersebut harus diganti. Partai pengusung bisa melakukan pergantian sesuai yang diatur dalam PKPU 3/2017.

Sementara itu, hingga saat ini RSAL dr Ramelan, Surabaya, belum memberikan kepastian mengenai jadwal pemeriksaan kesehatan. Dari hasil komunikasi kemarin, pihaknya baru mendapat informasi sementara. ‘’Rencananya tanggal 14-15 September, tapi masih bisa berubah,’’ ungkapnya. (tif/c1/isd)

Belum Sentuh Reklame Konten Politik

REKLAME berisi konten politik pasangan calon bupati dan wakil bupati Ngawi yang tersebar di sejumlah titik tampaknya masih aman hingga beberapa hari ke depan. ‘’Secara aturan kami belum bisa menertibkannya,’’ kata Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Ngawi Arif Setiono Selasa (8/9).

Selama ini pihaknya rutin menertibkan reklame yang melanggar aturan. Bahkan, dilakukan nyaris saban pekan untuk menjaga keindahan kota. Namun, sasarannya hanya media iklan tanpa izin alias bodong serta yang dipasang bukan pada tempatnya. ‘’Belum menyentuh gambar politik,’’ ujarnya.

Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga Bawaslu Ngawi Chairul Anam mengaku pihaknya belum berani bertindak untuk menertibkan reklame berisi konten politik. Bawaslu masih menunggu ketetapan regulasi dari KPU untuk memastikan kapan media sosialisasi itu dapat diturunkan.

Meski demikian, dia berjanji bakal segera melakukan koordinasi dengan pemkab maupun satpol PP setempat. ‘’Sambil menunggu aturannya turun,’’ katanya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close