Pacitan

KPU Pacitan Abaikan Rekom Bawaslu

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Rekomendasi bawaslu soal penundaan rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Pacitan diabaikan KPU. Pada Sabtu lalu (12/9) lembaga penyelenggara pemilu tersebut tetap menjalankan tahapan itu. Sementara sehari sebelumnya (11/9) bawaslu telah bersurat yang isinya meminta KPU menunda rapat pleno DPS karena diduga terdapat pelanggaran administrasi.

Polemik soal penundaan rapat pleno penetapan DPS itu dibenarkan oleh Ketua KPU Pacitan Sulis Styorini. Dia mengaku rekomendasi itu sudah pihaknya balas sesuai mekanisme yang berlaku. ‘’Kami juga sudah melakukan klarifikasi ke bawaslu dan menerima undangan mereka,’’ katanya.

Selain karena diduga ada pelanggaran administrasi, bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU untuk menyerahkan salinan formulir AB-KWK kepada pengawas pemilu kelurahan/desa (PPKD). Namun, permintaan tersebut ditolak oleh KPU. Alasannya, formulir yang berisi data pemilih itu termasuk dalam dokumen rahasia. ‘’Data itu merupakan salah satu data yang dilindungi dan tak bisa dibagikan sembarangan. Keputusan tersebut sudah sesuai PKPU dan SE KPU RI,’’ terang Rini.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati rekomendasi bawaslu tersebut. Namun, karena rapat pleno DPS sudah ditetapkan dan dijadwalkan, tentu tidak dapat ditunda. Karena, menurut Rini, tahapan tersebut penting dalam pelaksanaan Pilkada Pacitan. ‘’Akhirnya rapat dilanjutkan sesuai jadwal,’’ ujarnya.

Dari hasil pleno diperoleh bahwa DPS Pilkada 2020 ada sekitar 468 ribu pemilih. Meliputi 232 ribu pemilih laki-laki dan 235 ribu pemilih perempuan. Namun, Rini menyebut jumlah DPS itu turun dari yang sebelumnya diprediksi oleh KPU. ‘’Ada beberapa yang memang tidak memenuhi syarat (TMS). Seperti temuan data ganda. Tapi, semuanya sudah kami perbaiki. Tentunya ini belum final karena (pembaruan) data terus bergerak,’’ jelasnya. (gen/c1/her)

Parpol Dilibatkan Cek Data Pemilih

TINGKAT kesadaran masyarakat dalam melakukan pengecekan data pemilih masih rendah. Dampaknya, selalu ada data baru sekalipun menjelang proses pencoblosan. Permasalahan itu sempat disinggung oleh Komisioner KPU Jatim Nurul Amalia selepas rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara (DPS) di Pacitan Sabtu lalu (12/9).

Dia menyarankan masyarakat melakukan kroscek data apakah sudah tercantum dalam DPS atau belum. Sehingga, ketika nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) tidak ditemukan banyak permasalahan. Sesuai rencana, DPS tersebut akan mulai diumumkan di tingkat desa pada 19–28 September mendatang. ‘’Penyakitnya adalah, saat diumumkan (data pemilih) tidak banyak masyarakat yang melihat atau mengoreksi,’’ kata Nurul.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya bakal melakukan uji publik data pemilih itu ke perwakilan masyarakat dan partai politik (parpol) untuk bahan koreksi. ‘’Harapannya ada masukan atau koreksi terkait DPS yang telah dipublikasikan. Sehingga, tidak terlalu banyak permasalahan soal data pemilih ketika menjelang pencoblosan nanti,’’ terangnya.

Nurul juga berharap masyarakat proaktif melaporkan perubahan data kependudukan ke KPU atau PPK. Sehingga, bisa langsung dilakukan penyesuaian data terbaru. ‘’Sebenarnya bisa menggunakan hak pilih, tapi bagiannya pada satu jam terakhir sebelum coblosan ditutup. Selain itu, tidak dapat melakukan pindah pilih,’’ jelasnya. (gen/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close