AdvertorialMadiun

KPPN Madiun Serahkan DIPA Rp 4,44 T

Disalurkan Awal agar Kegiatan Cepat Terlaksana

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun mendapat jatah menyalurkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp 4,44 triliun pada 2020. Perinciannya, DIPA untuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 3,11 triliun. Kemudian DIPA dana transfer ke daerah, termasuk dana desa, sebesar Rp 1,22 triliun. Terdiri dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 427,6 miliar dan dana desa Rp 788,6 miliar.

Di wilayah kerja KPPN Madiun, ada tiga daerah yang mendapat 157 DIPA pada tahun depan. Yakni, Kabupaten Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. ‘’Untuk tahun ini dana yang masuk kurang lebih sekitar Rp 4 triliun, kecuali Kabupaten Pacitan,’’ kata Kepala KPPN Madiun Kutfi Jusmintari, Senin lalu (9/12).

Penyerahan DIPA tahun 2020 sengaja dilaksanakan lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya agar kegiatan yang sudah disusun dapat segera dilaksanakan. ‘’Seperti proses lelang, sudah dapat dilaksanakan sejak sekarang. Sehingga, pada Januari tanda tangan lelang dapat berjalan lancar,’’ ujarnya.

Pihaknya tidak ingin pelaksanaan kegiatan berjalan lamban seperti tahun ini. Seperti banyak kegiatan yang baru berjalan saat April. Bahkan, ketika sudah memasuki semester kedua. Kutfi berharap keterlambatan itu tidak terulang pada 2020. ‘’Semoga kualitas pekerjaan bisa meningkat dan kami juga bisa menggelar monitoring dan evaluasi (monev) tidak mepet. Sehingga, semua bisa berjalan sesuai rencana,’’ tuturnya.

Kutfi menambahkan, pada tahun depan kebijakan fiskal berfokus pada akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan SDM. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menempuh tiga strategi mikro fiskal. Yakni, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, kebijakan spending better untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset. Serta, mengembangkan pembiayaan kreatif dan mitigasi risiko pengendalian liabilitas.

Selain itu, pembangunan zona integritas di setiap satuan kerja perlu ditingkatkan. ‘’Mari bersama-sama saling menjaga dan mengingatkan. Dalam lingkungan birokrasi yang bersih, setiap penyelewengan sekecil apa pun akan segera terlihat. Sehingga, kami bisa menjalankan semua amanah dengan baik,’’ paparnya.

Wali Kota Madiun Maidi memastikan penyusunan APBD 2020 tidak ada kendala. Bahkan, dia bakal menjalankan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal. ‘’Saya mengimbau kepada seluruh OPD untuk segera menjalankan tugasnya. Supaya program-program terealisasi dengan baik dan tujuan dapat tercapai untuk kesejahteraan warga,’’ ujarnya.

Maidi menambahkan, pengawasan melekat bakal dijalankan pemkot pada tahun depan. Hal itu didukung dengan penandatanganan pakta integritas oleh sembilan mitra. Meliputi Lanud Iswahjudi, Depohar 80, Depohar 60, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Politeknik Negeri Madiun, Kodim, dan Badan Pusat Statistik. ‘’Semua pihak ketiga yang ikut menggunakan anggaran ini demi kepentingan masyarakat, jalankan sesuai perencanaan dan program. Jangan sampai ada penyelewengan, hal itu tidak akan termaafkan,’’ tegasnya. (fit/c1/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button